Melawan Radikalisme dengan Moral Ideologi Pancasila

Aktivis dan Pemerhati Sosial Rapindo Hutagalung seharusnya pemerintah menindak tegas gerakan anarkis dan terorisme.
"Eksistensi kehadiran Pemerintah harus terasa ditengah masyarakat dengan penegakan aturan berbangsa dan bernegera," kata Rapindo.
Radikalisme dan toleransi di negara ini dari aspek sosial disebabkan oleh kondisi mayoritas dan minoritas.
"Seharusnya di dalam masyarakat tidak perlu diprogandakan antara minoritas dan mayoritas yang terjadi pemisahan," ujarnya.
Rapindo menambahkan bahwa bentuk diskriminasi juga dirasakan dalam kebijakan, ijin rumah ibadah, dan lainnya. Bentuk diskiriminasi ini menjadi akar masalah yang menimbulkan kebencian di dalam masyarakat.
"Diskriminasi ini akan mewujudkan sikap intoleransi terhadap kelompok lain yang berbeda dan menganggap kelompoknya paling benar," jelasnya.
Kurangnya edukasi terhadap agama yang benar sehingga menjadikan sikap intoleran menurut Rapindo.
Hal lain disampaikan oleh Centre of Sustainable Nusantara Buddhism, Surtisno Wijaya Kusuma. Menurutnya, radikalisme bertentangan dengan cita-cita bangsa yang ingin terus maju dalam kebinnekaan. Tantangan bangsa ini ada dua yaitu membina bangsa, tetapi juga ada bina negara.
Setelah reformasi yang menjadi masalah adalah kurangnya moral Ideologi Pancasila khususnya bagi generasi muda.
- Dewan Pakar BPIP Djumala: KAA, Legacy Indonesia dalam Norma Politik Internasional
- Diskusi 70 Tahun KAA, BPIP: Dasasila Bandung jadi Warisan Indonesia di Politik Dunia
- Lulusan CPNS dan PPPK 2024 Dongkrak Jumlah ASN Hingga 5,7 Juta Orang
- PA GMNI Dorong Etika Bernegara Berbasis Pancasila untuk Atasi Krisis Demokrasi
- Akademisi: Sebagian WNI di Suriah Layak Mendapat Kesempatan Kedua
- Slamet Ariyadi DPR: Lemhanas Perlu Merevitalisasi Pembelajaran dan Pemahaman Ideologi Pancasila