Membangkang, PKS tak Bisa Ditendang

Ia menyampaikan bahwa bila ada pelanggaran kontrak koalisi parpol, itu adalah sebuah dinamika politik dan semua kembali kepada sistem. Dia menyerahkan soal pengambilan keputusan kepada SBY selaku Ketua Koalisi Setgab.  "Politik boleh panas, tapi kepala tidak boleh meledak," ungkapnya.

Seperti diketahui PKS menolak kenaikan BBM pada rapat paripurna DPR yang berakhir Sabtu (31/3) dinihari. PKS bersama Gerindra tak setuju dengan tambahan ayat 6a pada pasal 7 RUU APBNP 2012 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM dengan syarat tertentu.

Sikap ini berbeda dengan Anggota Setgab lainnya, Demokrat, PAN, PPP, Golkar dan PKB tanpa Effendi Choirie dan Lily Wahid yang menyetujui tambahan ayat 6a pada pasal 7. 

Terpisah, Wakil Sekretaris DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengatakan partainya tidak bisa mengeluarkan PKS sebagai peserta koalisi. Alasannya, antara Demokrat dan PKS dalam Setgab sama-sama sebagai anggota yang memiliki kedudukan yang sama tinggi pula. "Jadi tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah. Semuanya sama. Tidak ada yang bisa mengeluarkan PKS," katanya.