Membela Novel Cs, Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Surati Presiden Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi mengirim ribuan surat kepada Presiden Joko Widodo melalui Sekretariat Negara (Setneg). Surat berjumlah 1.505 itu berasal dari masyarakat pendukung antikorupsi. Surat-surat ini diterima sejak dibuka pada Rabu (15/9) lalu.

"Sebanyak 1.505 surat ini terdiri dari 917 surat yang disampaikan secara daring dan 588 surat melalui Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi. Baik dengan datang langsung maupun melalui jasa pengiriman," kata Tri Artining Putri pada Rabu (29/9).

Puput sapaan Tri Artining Putri, salah satu pegawai KPK yang ikut dipecat itu mengatakan masyarakat yang berkirim surat berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Latar belakang para pengirim surat pun beragam, yakni buruh, pelajar, mahasiswa, peneliti, mantan komisioner KPK, guru besar, dosen, dan pegawai bank.

Di samping itu, ada juga pengemudi ojek online, pengamen ondel-ondel, pengamanan gedung, korban korupsi bansos, hingga pedagang minuman keliling. 

Surat-surat tersebut diantar enam orang perwakilan masyarakat, yaitu Ketua BEM STHI Jentera Renie Aryandani, Sekjen KASBI Sunarno, dua orang korban korupsi Bansos Eni Rohayati dan Donris Sianturi serta dua akademisi dari Universitas Andalas Charles Simabura dan Feri Amsari. 

"Enam orang perwakilan masyarakat ini didampingi oleh Direktur LBH Jakarta Arief Maulana," kata Puput.

Puput menerangkan banyak ragam pesan yang dikirimkan ke Presiden Jokowi itu. Umumnya ialah permintaan pembatalan pemecatan 57 pegawai KPK yang disebut tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Pesan lain, menurut Puput, ialah meminta perhatian Presiden Jokowi terhadap rakyat. 

Dia menerangkan antusiasme masyarakat dalam mendukung Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi juga terus tumbuh. Hingga saat ini sudah ada dua daerah yang ikut mendirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi, yakni Bandung dan Jawa Tengah. 

"Berdirinya Kantor Darurat di berbagai daerah ini adalah simbol kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo. Pendirian Kantor Darurat ini adalah simbol bahwa gerakan antikorupsi akan terus ada meskipun KPK hancur lebur," ujar Puput.

Puput juga menjelaskan bahwa pihaknya menyampaikan petisi change.org yang telah diteken 70.503 orang.(tan/jpnn)