Membendung Langit

Karena tidak pernah ada kertas gratis, plat gratis, tinta gratis, overhead cetak gratis, listrik gratis, mempekerjakan karyawan gratis. Sebagai industri, media tetap harus survive dengan menghitung cost & benefit. Saya menduga, ide pembatasan iklan politik di pemilu DPR, DPD, DPRD ini lebih diarahkan pada media televisi. Karena TV itu memiliki frekuensi yang di miliki publik, dan yang mengatur adalah pemerintah. Ini yang saya tangkap dari Akbar Faisal (Hanura) dan Ramadan Pohan (PD), di RDPU itu. Lebih ke media televisi. Mungkin ini terkait dengan ’’perang media TV’’ di beberapa momen yang lalu. Tetapi saya juga tidak terlalu yakin, apa itu bisa dibatasi? Asyik juga share dengan jagoan-jagoan diskusi di Komisi I.

Kadang fokus di iklan media, seperti yang tercantum di undangan. Kadang melebar ke persoalan makro media, soal tanggung jawab media untuk pemilu jurdil, soal responsibility media terhadap demokrasi, soal media-media yang dianggap tidak konstruktif dan kritis, soal media yang dinilai provokatif dan kapitalis? Soal media lokal yang berselingkuh dengan politik? Di forum RDPU itu, untuk disiplin ke jalur “topik iklan politik di media” saja susah dibatasi kok, apalagi urusan membatasi iklan politik di media? It’s ok. (*).

(*) Penulis adalah Pemred INDOPOS dan Wadir Jawa Pos.