Menag Merasa Difitnah DPR
Terkait Tudingan Mark Up BPIH
Jumat, 30 April 2010 – 06:06 WIB
Namunmenurut Suryadharma, kelebihan anggaran dalam penyelenggaraan haji sangat mungkin terjadi. ?Namun, dia menolak jika kelebihan itu disebut keuntungan karena semua uangnya kemudian dimasukkan dalam rekening Dana Abadi Umat (DAU). Nantinya, lanjut dia, DAU akan dimanfaatkan lagi untuk kepentingan umat Islam dan bukan untuk personal pejabat kemenag.
"Kalau ada kelebihan itu penghematan dan itu bukan masuk kantong saya atau kantong sekjen, itu masuk ke DAU yang nanti akan dimanfaatkan untuk umat Islam juga," kata dia.
Ketua umum DPP PPP itu menyatakan, pengelolaan dana haji oleh Kementerian Agama dilakukan secara profesional dan transparan. Termasuk dalam pembahasan BPIH ditelaah secara detail dan rinci oleh pemerintah dengan DPR."Hari gini masih menyimpang, apa kata dunia," kelakar Suryadharma.
Dirjen Haji dan Umrah Kemenag, Slamet Riyanto mengatakan, kalau dihitung-hitung, dari total BPIH sebesar sekitar Rp 32 juta itu masih belum mencover seluruh biaya haji. Karena sebenarnya pengeluaran riil untuk penyelenggaraan haji jika ditambahkan dana indirect cost bisa mencapai Rp 38 juta per jamaah. Selama ini selisih Rp 6 juta yang disubsidikan kepada jamaah berasal dari bunga atau hasil pengolahan rekening haji."Karena itu tidak benar jika kami mendapat untung." Singkat dia.
JAKARTA - Dugaan mark up Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhammad Baghowi terus
BERITA TERKAIT
- Tak Kenal Lelah, Karyawan Polo Ralph Lauren Terus Mencari Keadilan ke MA
- Kemnaker Berkolaborasi dengan BKKBN Gelar Pelayanan KB Serentak di Tempat Kerja
- Bencana di Sulsel Akibat Kerusakan di Area Gunung Latimojong
- Wamenaker Afriansyah Bicara Pentingnya Taspen yang Beri Perlindungan Finansial Bagi ASN
- Kepala BSKDN Minta Pemprov Malut Terapkan Strategi Baru Tingkatkan Inovasi
- Percepat Penanganan Bencana Sumbar, BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca