Mendagri: Kami Pantau Daerah yang Belum Salurkan NPHD Sesuai Kesepakatan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turun langsung ke daerah-daerah untuk memastikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada serentak 2020, dicairkan tepat waktu.

“Kami di Kemendagri terus mendorong agar pemda transfer 100 persen NPHD-nya sebelum 15 Juli 2020. Kalau bisa, lebih cepat lebih baik, agar penyelenggara bisa melaksanakan tahapannya dengan lancar,” ujar Tito dalam pesan tertulis yang diterima, Senin (13/7).

Seruan yang sama sebelumnya juga dikemukakan Tito pada Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak 2020 di Jayapura, Papua, Jumat (10/7) lalu.

Data dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri hingga 9 Juli lalu menunjukkan anggaran pilkada yang sudah terealisasi sebanyak 59,88 persen, atau Rp 9,007 triliun dari Rp 15,042 triliun.

Jumlah anggaran yang belum dicairkan sebanyak 40,12 persen atau Rp 6,035 triliun.

“Anggaran ini segera dicairkan agar KPU, Bawaslu dan aparat keamanan sebagai komponen penting yang menyelenggarakan dan mengawasi Pilkada ini gerakannya maksimal. Karena itu anggaran biaya ini harus segera dipenuhi,” ucapnya.

Untuk diketahui, dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, sebanyak 98 daerah telah transfer 100 persen anggaran pilkada ke KPUD.

Masing-masing tiga provinsi (Kaltara, Kalteng, dan Sumbar), serta 95 kabupaten/kota. Sementara sebanyak 172 daerah yang belum transfer 100 persen ke KPUD, 6 provinsi dan 166 kabupaten/kota.