Mendikbud: Satu Guru Harus Ajar Dua Mata Pelajaran
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengusulkan agar setiap guru bisa mengajar lebih dari dua mata pelajaran (mapel). Ini agar efisensi jumlah guru tercapai.
"Jumlah kekurangan guru mencapai 707.324. Kalau tiap tahun 100 ribuan diangkat maka butuh tujuh tahun untuk menyelesaikannya. Ini cukup lama makanya salah satu solusi guru yang ada dikaryakan dengan memegang lebih dari dua mapel," kata Muhadjir, Sabtu (15/12).
Untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidik ini, Kemendikbud akan menyekolahkan kembali guru-guru yang hanya menguasai satu bidang pelajaran. Terutama untuk daerah-daerah yang sangat membutuhkan.
Total guru non-PNS di sekolah swasta dan negeri adalah 3.017.296. Jumlah guru non-PNS di sekolah swasta lebih banyak dari negeri. "Kami sering menyebut guru tersebut sebagai guru pengganti, bukan guru honorer. Untuk memenuhi kebutuhan saat ini, kami membutuhkan sekitar 988.133 guru PNS. Namun, bisa diupayakan cukup dengan 707.324 jumlah guru PNS. Caranya dengan mewajibkan satu guru pegang lebih dua mapel," bebernya.
Terkait guru honorer K2 sebanyak 157.210 orang, Muhadjir mengatakan, sementara berproses. Yang bisa ikut tes CPNS sedang menunggu proses tes selesai. Sebanyak 6.541 honorer K2 yang lulus seleksi kompetensi dasar (SKD). Sisanya akan mengikuti proses penyelesaian lewat jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). (esy/jpnn)
Kemendikbud akan menyekolahkan kembali guru-guru yang hanya menguasai satu bidang pelajaran.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Jasa Raharja Tinjau Arus Balik Lebaran di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni Lampung
- Guru Honorer Negeri Minta Diprioritaskan di Seleksi PPPK 2024, Jangan Benturkan dengan P1 Swasta
- Formasi CPNS dan PPPK 2024 Kemenag Terbanyak Guru, Peluang Honorer Besar
- Dirut Jasa Raharja Dampingi Menko PMK Pantau Arus Mudik dari Command Center
- Disingkirkan PPPK P1 Swasta, Guru Honorer Negeri Terus Melawan
- 4 Menteri Kompak di Sidang PHPU, Bansos Tak Terkait Pilpres 2024