Menkeu Belum Tentukan Calon Pengganti Tjiptardjo

"Sekarang ini imej DJP sudah semakin jelek. Bukan hanya kasus Gayus dan berbagai kasus lainnya saja, tapi (juga soal) target pendapatan dari pajak tahun 2010 (yang) jauh di bawah target. Padahal dulunya, saat zaman Pak Darmin Nasution, pendapatan justru melebihi target," kata Harry.

Karena itu katanya, Menkeu yang memiliki kewenangan memilih pengganti Tjiptardjo, haruslah memilih sosok yang bukan hanya mumpuni guna mengumpulkan pundi-pundi pendapatan negara dari pajak, melainkan juga memiliki integritas yang tinggi terhadap lembaga ini. "Banyak orang yang pantas memimpin lembaga ini. Saya rasa, mengambil orang dari luar DJP adalah salah satu solusi. Karena bisa merubah imej DJP. Kalau masih dari dalam DJP juga, maka imej masyarakat belum tentu berubah dengan cepat," kata Harry.

Memilih pimpinan tinggi sebuah lembaga negara, kata Harry lagi, tidak mesti harus berasal dari mereka yang di dalam lembaga itu sendiri. Bahkan katanya, saat memilih Gubernur BI, Presiden SBY juga telah melakukan hal yang sama, dengan menetapkan Darmin Nasution yang merupakan orang dari DJP Kemenkeu.

"Buktinya, BI mulai berhasil melakukan berbagai perubahan. Kalau BI bisa, mengapa DJP tidak bisa merekrut orang yang punya track record bagus dari luar DJP? Bisa saja hasilnya akan lebih bagus lagi dari yang sekarang. Bahkan kalau memang non-PNS mampu, mengapa tidak? Tapi rasanya tidak mungkin, karena dalam UU harus PNS," kata Harry berspekulasi, tanpa mau menyebutkan sosok orang yang dianggapnya mumpuni itu. (afz/jpnn)