Menkeu Takut Anak Buah Stres
Rabu, 14 April 2010 – 18:21 WIB
JAKARTA--Sejak mencuatnya kasus penggelapan pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa karyawannya termasuk pegawai didalamnya, menanggung beban psikologis. Hal ini tergambarkan saat Sri Mulyani menyampaikan hasil rapat pimpinan di lingkungan Kemenkeu kepada wartawan, Rabu (14/4). Sri Mulyani pun berjanji, akan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi kerja Irjen dan KITSDA melakukan pengawasan bagi seluruh karyawan di Kemenkeu. Namun diingatkannya, jangan sampai pengawasan tersebut justru mengganggu kinerja dan sistem kerja.''Kecurigaan itu boleh ada namun spiritnya jangan sampai semua dicurigai hingga mengganggu sistem kerja,'' katanya.
''Saya sudah minta Irjen untuk mengawasi berbagai titik rawan. Bukan hanya perbidang kerja tapi hingga ke tata kelola dan tingkah laku. Terutama di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Agar karyawan ini diberikan kepastian dan tidak lagi terbebani hanya karena ulah satu atau dua orang. Agar penilaian (negatif) tidak melebar kemana-mana dan beban psikologis tidak ada lagi,'' kata Sri Mulyani.
Dikatakan Sri Mulyani, mekanisme reformasi birokrasi dan mekanisme koreksi saat ini terus berjalan. Terutama terhadap kinerja para pejabat dalam melaksanakan tugasnya. ''Kita ingin semuanya transparan dan mencari deteksi dini dalam pengawasan. Kita inginkan, pengawasan tetap berjalan seiring dengan sistem. Artinya jangan sampai sistem jadi terganggu. Karena sistem ini harus tetap berfungsi dengan kepercayaan diri, rasa aman,diperlakukan adil dan proporsional,'' katanya.
Baca Juga:
JAKARTA--Sejak mencuatnya kasus penggelapan pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa karyawannya termasuk pegawai didalamnya, menanggung
BERITA TERKAIT
- Pj Gubermur Sumsel Bentuk Tim Pencari Peninggalan Sejarah
- Pj Gubernur Sumsel Beri Edukasi Tentang Stunting kepada Masyarakat
- Rayakan Hari Kartini, Seluruh Karyawan Juragan 99 Garment Berkebaya Sepekan
- Polda Banten Ungkap Kasus Perburuan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon
- Imigrasi Batam Sudah Terbitkan 27.820 Paspor pada Triwulan Satu 2024
- Pj Gubernur NTB Mangkir Dipanggil Bawaslu, Pengamat: Pejabat Seharusnya Memberi Contoh