Menko Airlangga Ungkap Nilai Ekspor Sawit Indonesia Kini Setara dengan Nikel

“Namun ini belum cukup. Arahan Bapak Presiden mau 300 ribu petani lagi,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga menyebutkan upaya lain yang dilakukan pemerintah, antara lain melalui program sarana prasarana, berupa pemberian bantuan benih, pupuk, pestisida, dan mesin pertanian.

Dari sisi peningkatan sumber daya manusia pekebun sawit, pemerintah juga telah memberikan bantuan program pendidikan dan pelatihan dengan jumlah penerima selama 2023 ini mencapai lebih dari 7 ribu orang dengan total dana Rp 127 miliar.

“Pemerintah terus mendorong industri sawit ini," tegasnya.

Menko Airlangga juga menyampaikan tantangan industri sawit terkait kebijakan European Union Deforestation Free (EUDR), dan menekankan hal-hal penting yang harus segera diselesaikan Apkasindo, terutama terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO.

Dia mengungkapkan setidaknya ada tiga hal mendasar yang menjadi tantangan ke depan, yakni EUDR berpotensi mengeluarkan pekebun sawit dari rantai pasok global, General Data Protection Regulation yang mensyaratkan agar semua petani dengan produk-produk yang disasar EUDR menyerahkan data geolokasi kebun tanpa ada jaminan hukum bahwa data akan dilidungi.

Kemudian EUDR akan mengelompokkan negara dalam tiga kategori yakni risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi.

“Tentu kita ingin Indonesia risiko rendah. Oleh karena itu isu-isu keterlanjuran jadi prioritas utama pemerintah,” ujar Menko Airlangga.