Menko PMK Minta Sinkronisasi Data Untuk Optimalkan Susenas 2017

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri, terkait Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kemiskinan tahun 2017 Indonesia yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Selain untuk mengetahui kesiapan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS, rakor dilakukan untuk melihat apakah program yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dalam lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, mengingat indikator pembangunan manusia dan kebudayaan yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK mencapai hingga 40 indikator," kata Mbak Puan saat membuka rakor di kantor Kemenko PMK, Selasa (8/8).

Menko PMK mengatakan, Susenas dilakukan guna mengumpulkan data ketahanan sosial yang meliputi perlindungan sosial, akses terhadap layanan keuangan, lingkungan serta keamanan, hukum dan politik serta mengumpulkan data konsumsi dan pengeluaran.

Tiga pihak yang mengawasi BPS terdiri dari Forum Masyarakat Statistik yang tugasnya mengkritisi dan memberi masukan ke BPS, Lembaga Internasional yang secara rutin bertugas untuk mengecek data BPS akurat atau tidak dan yang terakhir masyarakat yang terdiri dari ekonomi, LSM, dan lainnya.

Puan menambahkan bahwa ruang lingkup dan prioritas bidang PMK terbagi atas tiga program di antaranya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, peningkatan kapabilitas manusia Indonesia, dan peningkatan karakter manusia Indonesia. Salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia adalah dengan menanggulangi kemiskinan.

"Mengingat luasnya dimensi pembangunan manusia dan kebudayaan, maka sangat diperlukan sinkronisasi dan sinergi data-data untuk mendukung Susenas sehingga hasilnya akan lebih optimal," ucap Puan.

Hadir dalam rakor ini Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dan Kepala BPS, Suhariyanto serta perwakilan K/L. (adk/jpnn)