Menteri dari Parpol Picu Korupsi
Minggu, 12 Juni 2011 – 08:13 WIB
Di tempat yang sama, anggota Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Rhenald Kasali mengatakan bahwa korupsi sekarang ini sudah merambah ke dunia birokrasi. "Sebab, kita tahu, birokrasi itu sekarang setengahnya adalah politisi. Mereka berpolitik mempertahankan jabatan," kata Rhenald.
Dia menambahkan, sekarang ini makin banyak birokrasi yang dimasuki orang-orang politik. "Sebab, menterinya kebanyakan juga politisi," ungkap Rhenald yang juga pakar manajemen itu. Dengan model seperti itu, kata dia, muncul hubungan patron-klien. Permainan anggaran juga dilakukan untuk si patron politik itu.
Taufiqurrahman Syahuri, komisioner Komisi Yudisial, menegaskan bahwa posisi pemerintah dalam memberantas korupsi adalah dilema. "Kalau korupsi berhasil ditegakkan, itu dianggap bukan keberhasilan pemerintah. Tapi sebaliknya, kalau KPK tidak bisa menangani kasus korupsi, yang disalahkan adalah pemerintah. Seharusnya yang disalahkan KPK," katanya di tempat yang sama.
Dia menambahkan, korupsi sekarang ini bukan hanya di eksekutif. "Tapi, korupsi juga terjadi di legislatif dan yudikatif," tegasnya. (boy/sam/jpnn/c4/agm)
JAKARTA - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, penegak hukum tidak steril dari praktik mafia peradilan.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Dambakan Keselarasan dengan Pusat, Petani Jateng Dukung Sudaryono Jadi Gubernur
- Bey Machmudin tidak Akan Maju jadi Cagub Jabar 2024
- Tokoh Sumbar & Bundo Kanduang Minta MK Putuskan Pemilu Ulang DPD RI
- Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?
- Putusan PTUN Bisa Menjadi Pertimbangan MPR untuk Tak Melantik Prabowo-Gibran
- Dukung Komitmen Polri Lindungi PMI, Sahroni: Pahlawan Devisa Harus Merasa Aman