Menteri dari Parpol Picu Korupsi

Menteri dari Parpol Picu Korupsi
Menteri dari Parpol Picu Korupsi
Di tempat yang sama, anggota Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Rhenald Kasali mengatakan bahwa korupsi sekarang ini sudah merambah ke dunia birokrasi. "Sebab, kita tahu, birokrasi itu sekarang setengahnya adalah politisi. Mereka berpolitik mempertahankan jabatan," kata Rhenald.

Dia menambahkan, sekarang ini makin banyak birokrasi yang dimasuki orang-orang politik. "Sebab, menterinya kebanyakan juga politisi," ungkap Rhenald yang juga pakar manajemen itu. Dengan model seperti itu, kata dia, muncul hubungan patron-klien. Permainan anggaran juga dilakukan untuk si patron politik itu.

Taufiqurrahman Syahuri, komisioner Komisi Yudisial, menegaskan bahwa posisi pemerintah dalam memberantas korupsi adalah dilema. "Kalau korupsi berhasil ditegakkan, itu dianggap bukan keberhasilan pemerintah. Tapi sebaliknya, kalau KPK tidak bisa menangani kasus korupsi, yang disalahkan adalah pemerintah. Seharusnya yang disalahkan KPK," katanya di tempat yang sama.

Dia menambahkan, korupsi sekarang ini  bukan hanya di eksekutif. "Tapi, korupsi juga terjadi di legislatif dan yudikatif," tegasnya. (boy/sam/jpnn/c4/agm)

JAKARTA - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, penegak hukum tidak steril dari praktik mafia peradilan.


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News