Minimalisir Perilaku Koruptif, Semua Harus Lakukan Evaluasi
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik Piliang mengatakan, semua pihak mulai dari masyarakat sebagai pemilih, partai pengusung serta pemerintah, melakukan evaluasi agar perilaku koruptif kepala daerah dapat diminimalisir.
"Saya kira ini menjadi sebuah momentum bersama untuk muhasabah diri, untuk melihat apa yang salah," kata dia dalam diskusi Kepala Daerah Terjerat, Siapa Tanggung Jawab, di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/10).
Akmal meminta semua pihak juga melakukan upaya untuk menghilangkan dan meminimalisir praktik korupsi kepala daerah. Dia mengatakan, maraknya penangkapan kepala daerah menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi.
"Kami berharap ada awareness tidak hanya dari pemerintah, tapi juga masyarakat," katanya.
Akmal mengingatkan masyarakat jangan sembarangan dalam memilih calon kepala daerah. Masyarakat bisa melakukan penelusuran rekam jejak calon kepala daerahnya.
"Mereka harus mencari tahu track record calon kepala daerah," kata Akmal.
Lebih jauh dia menyatakan semua pihak, termasuk masyarakat sebagai pemilih turut bertanggung jawab terkait maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi.
"Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab, semua bertanggung jawab masyarakat pemilih, partai pengusung, pemerintah," jelas Akmal. (boy/jpnn)
Semua pihak, termasuk masyarakat sebagai pemilih turut bertanggung jawab terkait maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Periksa Mantan Direktur LPEI Terkait Kasus Korupsi Fasilitas Kredit
- Usut Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PU Mempawah, KPK Sudah Tetapkan 3 Tersangka
- Ray Rangkuti Kritik Kinerja KPK, Kasus Hasto Dikejar, Tetapi Bobby Diundang Koordinasi
- Polda Riau akan Tetapkan Tersangka Kasus SPPD Fiktif yang Rugikan Negara Ratusan Miliar
- KPK Periksa 3 Saksi Lagi untuk Kasus Cuci Uang Andhi Pramono
- Usut Korupsi Tol Trans-Sumatera, KPK Periksa Petinggi PT Indonesia Infrastructure Finance