Minimalisir Perilaku Koruptif, Semua Harus Lakukan Evaluasi
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik Piliang mengatakan, semua pihak mulai dari masyarakat sebagai pemilih, partai pengusung serta pemerintah, melakukan evaluasi agar perilaku koruptif kepala daerah dapat diminimalisir.
"Saya kira ini menjadi sebuah momentum bersama untuk muhasabah diri, untuk melihat apa yang salah," kata dia dalam diskusi Kepala Daerah Terjerat, Siapa Tanggung Jawab, di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/10).
Akmal meminta semua pihak juga melakukan upaya untuk menghilangkan dan meminimalisir praktik korupsi kepala daerah. Dia mengatakan, maraknya penangkapan kepala daerah menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi.
"Kami berharap ada awareness tidak hanya dari pemerintah, tapi juga masyarakat," katanya.
Akmal mengingatkan masyarakat jangan sembarangan dalam memilih calon kepala daerah. Masyarakat bisa melakukan penelusuran rekam jejak calon kepala daerahnya.
"Mereka harus mencari tahu track record calon kepala daerah," kata Akmal.
Lebih jauh dia menyatakan semua pihak, termasuk masyarakat sebagai pemilih turut bertanggung jawab terkait maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi.
"Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab, semua bertanggung jawab masyarakat pemilih, partai pengusung, pemerintah," jelas Akmal. (boy/jpnn)
Semua pihak, termasuk masyarakat sebagai pemilih turut bertanggung jawab terkait maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Ali
- Usut Kasus Korupsi di DPR, KPK Periksa Pejabat hingga Pengusaha
- Usut Kasus Korupsi di PLTU, KPK Periksa Pejabat PLN
- Bupati Sidoarjo Penuhi Panggilan Penyidik KPK
- Eks Anak Buah SYL Mengaku Berikan Tip kepada Paspampres Jokowi, Hakim Sampai Mempertegas
- Usut Kasus Korupsi, KPK Periksa Sejumlah Pejabat Bea Cukai