Minta RI Tolak Hasil Pemilu Myanmar

JAKARTA - Kaukus parlemen Indonesia untuk Myanmar mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terhadap konflik di negara yang dikuasai junta militer tersebut. Sebagai ketua ASEAN yang resmi dijabat mulai 2011, RI seharusnya bisa meminta pemilu di Myanmar yang baru diadakan 7 November lalu untuk tidak diakui hasilnya.

Alasannya, penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar pemilu internasional. "Pemilu di sana tidak memenuhi free dan fair election," kata anggota DPR Eva Kusuma Sundari yang mewakili kaukus perlemen Indonesia untuk Myanmar di gedung DPR kemarin (15/11).

Politikus perempuan PDIP itu menilai, pemilu yang diselenggarakan pemerintah Myanmar hanya kosmetik untuk mempertahankan kekuasaan junta militer. Hanya parpol yang berafiliasi ke militer yang bisa mengikuti pemilu. "Partainya Aung San Suu Kyi, yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), tidak boleh ikut pemilu," tandasnya.

Di sinilah, menurut Eva, Indonesia harus bisa memainkan perannya. Sebab, sesuai dengan pertemuan puncak ke-17 di Hanoi, Vietnam, 30 Oktober 2010, Indonesia resmi ditetapkan sebagai ketua ASEAN 2011. "Indonesia harus jadi pioner demokratisasi di ASEAN," tandas Eva yang juga ketua ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) ini.