MK Diminta Batalkan Aturan Calon Kada Harus Mundur dari PNS
Selasa, 31 Maret 2015 – 18:54 WIB
“Karena itu kita harapkan MK dapat menerima PUU yang kita mohonkan dan nantinya memutuskan pasal-pasal tersebut tidak memunyai kekuatan hukum mengikat. Kita juga mengharapkan MK nantinya memutuskan pegawai ASN dari PNS yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai kepala daerah terpilih, dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah dengan tidak kehilangan status PNS-nya,” ujar Fredik didampingi 13 pemohon dari Civitas Akademika Universitas Nusa Cendana lainnya.(gir/jpnn)
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) diminta menganulir aturan di Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengharuskan pegawai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Bea Cukai-Polri Menggagalkan Penyelundupan 20 Ribu Lebih Ekstasi, Ringkus 6 Tersangka
- BAZNAS dan MAAB Malaysia Mengkaji Kerja Sama Optimasi DSKL
- Menaker Ida Komitmen Terus Tingkatkan Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia di Makau
- MAAB Malaysia Sebut BAZNAS Pintar Memberdayakan Umat
- Kasus Investasi Bodong di BTN, Ombudsman Gelar Pertemuan dengan OJK, LPS & Kementerian BUMN
- Pengamat: Prabowo Akan Dikenang Presiden Pemersatu Bangsa jika Wujudkan Presidential Club