MK Diminta Tolak Uji Materiil UU Hak Tanggungan Atas Tanah

Maka, apabila Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (1) diyatakan dicabut maka Hak Tanggungan kehilangan daya tarik dan kekuatanya untuk mendorong berkembangnya iklim usaha yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya.

"Pemerintah memohon kepada yang mulia majelis hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima," tandas Managa.

Dalam sidang sebelumnya, pemohon menjelaskan bahwa Pasal 6 dan Pasal 15 yang ditafsirkan oleh Direktur Lelang Direktorat Jenderal kekayaan negara yang merupakan instalansi partikel dari bawahanya kantor pelayanan kekayaan negara dan Lelang Bandar Lampung terhadap Pasal 6 juncto Pasal 15 ayat (1) huruf b UU No.4 Tahun 1996 ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2). (kyd/jpnn)