MK Diminta Tolak Uji Materiil UU Hak Tanggungan Atas Tanah
Selasa, 15 Maret 2011 – 17:47 WIB
JAKARTA - Sidang lanjutan pengujiaan materiil Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang kali ini mendengarkan keterangan pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon.
Sekretaris Utama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Managa Manurung yang mewakil pemerintah mengatakan penggugat Uung Gunawan dalam kepentinganya selaku Advokat telah diakomodir oleh Undang-undang Hak Tanggungan, dengan kata lain UU Hak tanggungan secara keseluruhan tidak melanggar hak Konstitusional pemohon yang diatur dalam UU Advokat dan dijamin Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D UUD'45 oleh karena pemohon selaku Advokat masih bisa memperoleh haknya untuk memberikan jasa bantuan hukum.
Baca Juga:
"Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-undang Hak Tanggungan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD'45." kata Managa saat memberikan keterangan pemerintah di hadapan majelis hakim, Selasa (15/3).
Menurutnya, bila gugatan dikabulkan oleh tentunya akan berdampak dengan hilangnya makna yang sangat esensi, bila diuraikan ada 4 kerugian bila permohonan penggugat dikabulkan. "Salah satunya, UU Hak Tanggungan tidak lagi menjadi undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap kreditur pemegang Hak Tanggungan dari perbuatan debitur yang beritikad tidak baik melunasi hutangnya sehingga tidak ada lagi pijakan dan dasar utama bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan piutangnya,” ujarnya.
JAKARTA - Sidang lanjutan pengujiaan materiil Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan
BERITA TERKAIT
- Hobi Naik Gunung? Dokter Ratih Berbagi Kiat Terhindar dari Keram Perut Saat Haid
- BMKG Sebut Gempa Bumi di Garut tak Berpotensi Tsunami
- Syukuri Hasil Pemilu 2024, Petinggi Partai Golkar Tunaikan Ibadah Umrah
- Sudah 50 Tahun di Indonesia, ChildFund Dorong Partisipasi Lebih Banyak Pihak
- KPU RI Tunjuk Pieter Ell jadi Kuasa Hukum Sengketa Pileg 2024
- Pengamat Sebut Motif Kematian Tidak Wajar Anggota Polri Penting Diungkap, Singgung Pembinaan Mental