Mogok SP JICT Bernuansa Politik? Ini Kata Bang Masinton...

jpnn.com, JAKARTA - Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (SP JICT) berencana menggelar mogok kerja pada 3-10 Agustus nanti. Kabarnya, salah satu alasan mogok adalah terkait kontrak perpanjangan pengelolaan JICT dengan Hutchison Port Holding (HPH) Group.

Kontrak perpanjangan tersebut dilaporkan membuat Pelindo mendapatkan penerimaan rutin tahunan USD 85 juta dan uang muka sebesar USD 215 juta. Kontrak perpanjangan juga disebut-sebut menguntungkan Pelindo II sebagai perusahaan induk JICT.

“Mogok serikat pekerja tentunya ada permasalahan mendasar antara perusahaan dan serikat pekerja,” ujar anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu.

“Tentunya mogok terkait dengan politik kesejahteraan,” imbuh politikus yang juga anggota Pansus Pelindo itu.

Saat ini, isu kesejahteraan karyawan menjadi alasan utama mogok kerja pun diragukan. Sebab tersiar kabar, gaji di kalangan staf di JICT sudah mencapai angka Rp 20 juta.

Nah, Masinton enggan menanggapi soal kesejahteraan karyawan ini. "Angka tersebut bisa jadi sangat tinggi untuk karyawan pada umumnya atau mereka yang bekerja di sektor swasta. Tentunya SP JICT punya penilaian sendiri,” kata Masinton.

Mogok JICT dengan tuntutan untuk melakukan pemutusan kontrak kerja sama dengan HPH senada dengan agenda politik di DPR terutama Pansus Pelindo. Saat ini pansus sedang menindaklanjuti hasil temuan BPK terkait perpanjangan kontrak antara HPH dan Pelindo II.

“Proses politik yang saat ini sedang berjalan memproses hasil temuan BPK terhadap kerja sama Pelindo. Setidaknya akan ada empat permasalahan yang akan dikaji mulai TPK KOJA, pembangunan New Priok, Global Bond, serta kontrak dengan HPH yang sudah berlangsung ini,” ujar Masinton.