MPR Buka Akses Partisipasi Masyarakat Kaji Amendemen UUD dan GBHN

Lebih lanjut Syarif menyampaikan banyak pula pandangan dari berbagai elemen masyarakat yang menjadi masukan dan catatan.
Menurut dia, banyak pandangan positif terutama menyangkut pokok-pokok haluan negara. Ada yang menyebut perlu adanya pokok-pokok haluan negara. Ada pula yang menyebutnya tidak perlu.
“Ini makro ya, bukan pendapat-pendapat dari tokoh yang kami kunjungi tadi. Namun, secara makro yang bilang tidak setuju itu menyampaikan alasan bagaimana dengan visi misi presiden kalau ada pokok-pokok haluan negara. Yang pro, alasannya yang dilakukan bukan lagi visi misi, tetapi bagaimana mencapai visi misi yang ditetapkan GBHN,” ujarnya.
Syarif menambahkan masukan-masukan ini tentu berkaitan satu dengan lainnya. Menurut dia, MPR tinggal menjahit sehingga segala sesuatunya bisa diterima dengan baik.
Diskusi itu juga dihadiri narasumber Wakil Ketua DPD Sultan B Najamuddin, dan Wakil Ketua Fraksi PPP di MPR Saifullah Tamliha. (boy/jpnn)
Membuka akses lebih besar ke masyarakat yang pengin menyampaikan pandangan terkait amendemen UUD dan GBHN.
Redaktur & Reporter : Boy
- Dukung Pernyataan Menlu Sugiono, Wakil Ketua MPR: ICJ Harus Hentikan Kejahatan Israel
- Bertemu Rektor Univesiti Malaya, Ibas: Pentingnya Sinergi Akademik Lintas Bangsa
- Peringati Hardiknas, Waka MPR Dorong Kebijakan Penyediaan Layanan Pendidikan berkualitas
- Kuliah Umum di Universiti Malaya, Ibas Bahas Geopolitik, Geoekonomi dan Kekuatan ASEAN
- Ibas Tegaskan Indonesia dan Malaysia Tak Hanya Tetangga, Tetapi..
- Waka MPR Sebut Kehadiran Prabowo Saat May Day Wujud Komitmen Keberpihakan Kepada Buruh