JPNN.com 
MPR Tunggu Sikap Resmi PHDI Terkait Amendemen UUD 1945
"Nah bila ada keinginan melakukan amendemen, mana saja yang diubah," ucapnya. Untuk itu, kata Jazilul, MPR menunggu sikap resmi PHDI terkait itu.
Senada dengan Jazilul, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan kedatangan pimpinan MPR ke PHDI dan organisasi lainnya untuk mendengar suara masyarakat. Kepada para tokoh umat Hindu tersebut, Arsul mengatakan MPR ingin menjadi rumah kebangsaan.
“Yang kurang terdengar di DPR, kita tampung terutama terkait isu kebangsaan," ujar pria asal Pekalongan, Jawa Tengah, itu.
Ia menyebut perlu masukan atau suara kebangsaan yang diutarakan oleh umat Hindu.
Dalam kesempatan tersebut, Jazilul menyebut MPR saat ini dipimpin oleh 10 orang. Hal demikian sebagai pimpinan terbanyak dalam sejarah MPR.
"MPR diharap sebagai lembaga permusyawaratan sebab semua fraksi dan kelompok DPD ada," ujarnya.
Pertemuan dengan PHDI dikatakan sangat strategis sebab peran tokoh agama penting untuk ikut memperkuat sendi-sendi bangsa.
Dipaparkan, tugas MPR saat ini melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Haluan negara dirasa perlu sebab saat ini pembangunan yang dilakukan oleh kepala daerah hanya berdasarkan visi dan misi masing-masing sehingga berjalan sendiri-sendiri dan tak terintegrasi.
- Ibas Tegaskan Indonesia dan Malaysia Tak Hanya Tetangga, Tetapi..
- Waka MPR Sebut Kehadiran Prabowo Saat May Day Wujud Komitmen Keberpihakan Kepada Buruh
- Lestari Moerdijat: Jadikan Momentum Hari Buruh untuk Mempercepat Lahirnya UU PPRT
- Atasi Darurat Sampah, Waka MPR Lestari Moerdijat Sebut Sejumlah Hal yang Harus Dilakukan
- Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Siap Fasilitasi Pemda Atasi Masalah Sampah
- Universitas Sunan Gresik - Politeknik Kirana Teken MoU, Lulusan Bisa Langsung Kerja di Lion Air Group
