Muhaimin Minta RUU Pilkada Diurus DPR yang Baru

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan, ada kesan terburu-buru dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR.
Makanya, ia meminta sebaiknya pembahasan RUU Pilkada ditunda sampai pelantikan anggota DPR periode 2014-2019 mendatang.
"Kenapa dipaksakan melalui DPRD? Ini langkah mundur. Sebaiknya ditunda, setelah kabinet baru terbentuk dan DPR baru terbentuk," kata cak Imin, begitu disapanya, kepada wartawan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Senin (8/9)
Ia menilai, jika RUU tersebut tetap disahkan saat ini juga akan timbul kesan politis. Sekali lagi ia meminta semua pihak untuk bersabar dalam membahas RUU Pilkada yang bisa berdampak besar bagi sejarah perpolitikan di negara ini.
"Jangan tergesa-gesa memaksakan diri karena akan kontraproduktif dan seolah nafsu yang bicara," ucap Imin, seperti diberitakan Rakyat Merdeka Online (Grup JPNN).
Namun ia tak mau menanggapi adanya tudingan bahwa RUU Pilkada sebagai upaya balas dendam dari parpol-parpol yang kalah di Pilpres 2014.
Sebagaimana diketahui Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) menginginkan agar Pilkada dikembalikan ke DPRD. (wid)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan, ada kesan terburu-buru dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR. Makanya,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Belum 100 Hari Dilantik, Pramono Rombak 59 Pejabat Eselon Termasuk Wali Kota
- Menteri Rini Mengenang Masa Kuliah, jadi CPNS 1990, Kisah Hidup Tidak Selalu Mulus
- YATBL Laporkan Muhammad Kadafi ke Bareskrim Polri
- Kementerian BUMN Tunjuk Rivan Purwantono Sebagai Direktur Utama Jasa Marga
- KUHAP Baru Diharapkan Tingkatkan Kepercayaan Publik pada Sistem Hukum
- Bhikkhu Thudong Singgah di Kantor Gubernur Jateng, Luthfi Dukung Penuh