Muhammadiyah Usulkan Adanya GBHN Lagi

Indonesia, kata dia, seharusnya bisa meniru Tiongkok. Dengan latar belakang sejarah yang kuat, Tiongkok mampu memodifikasi arus globalisasi untuk kebutuhan mereka. "Cina (Tiongkok, Red) mampu mengembangkan free market economy dengan market kecinaan," ujarnya.

 

Indonesia tak bisa mengikuti Tiongkok karena visi dan misi kerakyatan saat ini tidak mampu menjadi kebutuhan utama bangsa. Visi kepemimpinan saat ini, ucap Din, telah salah arah dengan tidak membawa konsensus rakyat dalam pembangunan. Nah, imbuh Din, konsensus itu seharusnya terimplementasi dalam penetapan seperti halnya GBHN. "Visi pembangunan tidak bisa diserahkan kepada presiden atau Wapres. Itu terlalu personal," tegasnya.

 

Menurut Din, tidak ada salahnya jika GBHN dikembalikan kepada MPR. Dengan begitu, MPR akan kembali menjadi lembaga tertinggi di antara lembaga tinggi negara lainnya. "Ini supaya konsensus nasional bisa dikembalikan sehingga tidak ada penyimpangan," jelasnya.

 

Dalam hal politik, kepemimpinan tanpa arah saat ini hanya melanggengkan kekuasaan. Sudah saatnya dipikirkan suksesi kepemimpinan menghadapi transaksional 2014. MPR harus membuka peluang bagi semua kehidupan politik. "Jauhkan dari power of money (kekuatan uang). Karena cost-nya terlalu mahal untuk kita bayar," tuturnya.