Mulyanto Minta Polri Tangkap Cukong Tambang Ilegal di Sulteng
Sejumlah pihak juga menduga keberadaan pertambangan di luar PT CPM juga dilindungi cukong-cukong atau pemodal yang sengaja melakukan aktivitas PETI di wilayah kontrak karya (KK) PT CPM.
Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Sulteng Muh Hidayat Pakamundi mengatakan bahwa pemilik kontrak karya pertambangan di Poboya hanya PT CPM.
Dengan demikian, jika ada masyarakat atau pemodal yang melakukan penambangan atau perendaman maka harus ditangkap.
"Apakah itu cukongnya atau bahkan kalau ada aparat di belakangnya, ya, harus diusut tuntas, harus ditangkap. Jangan sampai terjadi lagi aksi-aksi seperti kemarin yang juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," ujar Hidayat.
Dia menyebut aktivitas produksi pertambangan yang di luar dari CPM adalah ilegal dan aparat harus bertindak.
"Kami di DPRD ini juga akan melakukan monitor, siapa saja yang melakukan aktivitas di luar CPM, kami akan sampaikan kepada aparat," lanjutnya.
Sebelumnya, Tenaga Ahli (TA) Gubernur Sulteng Bidang Peningkatan Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan, Hortikultura, dan Sumber Daya Alam Muhammad Ridha Saleh menyarankan kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki pemodal tambang.
"Pemodal ini menjadi salah satu bagian terjadinya eskalasi bentrok. Kami minta pemodalnya diperiksa," ucapnya di Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulteng, Kamis (27/10) lalu.
Anggota DPR RI Mulyanto minta Polri segera mengusut dan tangkap cukong tambang ilegal di Poboya, Sulteng, termasuk oknum aparat.
- 10 Kg Emas Batangan Ilegal di Manado Rencananya Dibawa Pelaku ke Surabaya
- 2 Pria dan Seorang Wanita Bawa 10 Kg Emas Diduga Hasil PETI
- 500 Warga Kubu Raya Mendaftar Sebagai Calon Anggota Polri
- Liquid Ganja Modus Baru Peredaran Narkoba, Sahroni Minta Polri Gandeng APVI
- AKBP Riza: Waspadai Oknum yang Menjanjikan Kelulusan Anggota Polri
- Pertamina Menjalin Kerja Sama dengan Polri untuk Publikasi dan Edukasi Masyarakat