Mundur dari Menko Polhukam, Mahfud Dinilai Mau Beri Nasihat soal Etika & Kekuasaan

Mundur dari Menko Polhukam, Mahfud Dinilai Mau Beri Nasihat soal Etika & Kekuasaan
Pengamat politik dari FISIP Unair Airlangga Pribadi Kusman. Foto: dokumentasi pribadi untuk JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Airlangga Pribadi Kusman memuji langkah cawapres bernomor urut 2 di Pilpres 2024 Moh. Mahfud Md mengundurkan diri dari jabatan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam).

Menurut Airlangga, keputusan cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu menunjukkan kedalaman kesadaran etika.

Lektor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair itu menyatakan fundamental etika di Indonesia telah terlanggar sejak Mahkamah Konstitusi (MK) memangkas syarat usia minimal capres/cawapres dalam UU Pemilu.

Keputusan MK yang memudahkan Gibran Rakabuming Raka menjadi kontestan Pilpres 2024 itu dianggap sarat dengan intervensi kekuasaan.

“Ketika hukum telah diletakkan di bawah kekuasaan, Prof. Mahfud yang merupakan profesor tata negara dan memiliki kesadaran etika yang tinggi hendak menunjukkan sikap penolakannya terhadap corak pemerintahan seperti itu,” ujar Airlangga melalui layanan pesan ke media, Kamis (1/2/2024).

Penyandang gelar doktor ilmu politik dari Universitas Murdoch, Australia, itu menilai Mahfud hendak memberikan nasihat tentang sikap yang menjunjung etika terhadap kekuasaan.

Airlangga menegaskan Mahfud berpandangan bahwa tidak etis seorang pemimpin menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kontestan pilpres melalui penggunaan bansos maupun pengerahan aparat negara.

Menurut Airlangga, keberpihakan presiden akan membuat pemilu tidak legitimate sehingga hasilnya tidak dipercaya publik.

Dosen ilmu politik Unair Surabaya Airlangga Pribadi Kusman menilai Mahfud Md hendak memberikan nasihat tentang sikap yang menjunjung etika terhadap kekuasaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News