Muslim Uighur Jadi Isu Hangat, Kedubes Tiongkok Bersuara
jpnn.com, JAKARTA - Belakangan ini sejumlah politikus tanah air sibuk mendesak pemerintah agar bersuara mengenai dugaan pelanggaran HAM oleh pemerintah Tiongkok terhadap minoritas Uighur di Xinjiang. Hal ini membuat perwakilan Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia akhirnya bersuara.
RRT menepis tudingan diskriminasi, penahanan, apalagi menyiksa jutaan etnis Uighur yang mayoritas beragama Islam.
"Pemerintah Tiongkok, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya, termasuk muslim suku Uighur di Xinjiang untuk menjalankan kebebasan beragama dan kepercayaan," kata Jurubicara Kedutaan Besar RRT Xu Hangtian dalam keterangannya, Kamis (20/12).
Xu pun menerangkan, ada 10 etnis di Xinjiang, termasuk Uighur. Jumlah penduduk provinsi tersebut sekitar 14 juta. Uighur sendiri merupakan etnis mayoritas Islam terbesar kedua di Tiongkok setelah Hui.
Di Xinjiang terdapat 24 ribu masjid, atau 70 persen dari total masjid di seluruh Tiongkok. Jumlah ulamanya 29 ribu orang atau sekitar 51 persen dari total di seluruh negara.
Selain itu, lanjut Xu, ada 103 ormas agama Islam di Xinjiang. Jumlah itu setara dengan 92 persen dari seluruh ormas agama di bagian utara Tiongkok tersebut. Didirikan pula beberapa pesantren dan madrasah.
Masih menurut Xu, setiap tahun pemerintah lokal menfasilitasi ribuan muslim menunaikan ibadah haji ke Mekah. Mereka difasilitasi dengan pesawat carter, tim medik, tukang masak, pemandu, penerjemah dan sebagainya untuk memberikan layanan sepanjang perjalanan.
Kitab suci Alquran dan serangkaian koleksi dari Al-Sahih Muhammad Ibn-Ismail al-Bukhari juga telah diterjemahkan dan dipublikasikan dalam bahasa Mandarin, Uighur, Kazak, Kirgiz dan bahasa lainnya di Tiongkok. (wid/rmol)
Belakangan ini sejumlah politikus tanah air sibuk mendesak pemerintah membela nasib etnis Uighur. Kedubes Tiongkok di Jakarta pun bersuara
Redaktur & Reporter : Adil
- KontraS: Periode Kedua Jokowi Diwarnai Peristiwa Pelanggaran HAM
- Petrus Menilai Kasus Penculikan Tidak Akan Pernah Terselesaikan di Rezim Jokowi
- Mahasiswa Banten Sebut Tabloid Achtung Berisi Data dan Fakta, Publik Perlu Tahu
- Bahtsul Masail LPL dan FBKM Bahas Hukum Memilih Pelanggar HAM jadi Pemimpin
- Gerbang Dorong Penyelesaian Kasus Kekerasan Demi Pemilu 2024 Berjalan Aman dan Damai
- Aktivis dan Keluarga Korban Minta Rakyat Tidak Pilih Capres Pelanggar HAM