Naoto Kan Mundur saat Musim Gugur
Dinilai Gagal Tangani Krisis, Nyaris Terjungkal
Jumat, 03 Juni 2011 – 20:42 WIB

Naoto Kan Mundur saat Musim Gugur
TOKYO - Krisis nuklir di Jepang benar-benar memukul pemerintahan Perdana Menteri (PM) Naoto Kan. Karena dinilai gagal dalam penanganan bencana gempa bumi dan tsunami pada 11 Maret lalu, yang berbuntut krisis nuklir berlarut-larut, pemimpin Partai Demokratik Jepang (DPJ) itu nyaris terjungkal di parlemen kemarin (2/6). Lantas, Kan menawarkan diri untuk mundur pada musim gugur (September) mendatang. Lewat penawaran tersebut, mantan menteri keuangan Jepang itu berupaya membeli waktu agar dapat mempersiapkan anggaran ekstra untuk mendanai pembangunan kembali Jepang pasca gempa dan tsunami. Meskipun tidak menyelesaikan krisis politik dan kebijakan di Jepang, tawaran Kan mampu mengendurkan ancaman dari para pembangkang di partainya pada menit-menit terakhir.
Untungnya, Kan berhasil lolos atau selamat dari mosi tidak percaya di parlemen yang dilancarkan oposisi. Berkat manuver kubu politikus 64 tahun itu, mosi tidak percaya dapat digagalkan. Sebanyak 293 suara menolak, dan hanya 152 suara anggota parlemen yang mendukung Kan lengser.
Baca Juga:
Sebelum mosi itu diperdebatkan di parlemen kemarin, Kan telah menyatakan kepada partainya bahwa dirinya siap mengundurkan diri jika krisis nuklir pasca bencana tersebut mulai terkontrol. Bahkan, dia harus menghadapi tekanan dari figur-figur penting di internal partainya.
Baca Juga:
TOKYO - Krisis nuklir di Jepang benar-benar memukul pemerintahan Perdana Menteri (PM) Naoto Kan. Karena dinilai gagal dalam penanganan bencana gempa
BERITA TERKAIT
- Keluarga Diktator Filipina Ferdinand Marcos Dilaporkan Terkait Transaksi Emas 350 Ton
- Donald Trump Sebut Industri Film di AS Sekarat
- Trump Tegaskan Iran Tak Boleh Memiliki Nuklir untuk Alasan Apa pun, Pelucutan Total!
- 2 Kapal Wisata Terbalik di China, 3 Orang Tewas & 14 Hilang
- Berulah di Medsos, Donald Trump Pamer Fotonya Berpose ala Paus Vatikan
- Sekjen PBB Tegaskan Serangan Israel Pelanggaran Terhadap Kedaulatan Suriah