Nasib Anas Tergantung TB Silalahi
Sebagai Ketua Komite Pengawas Demokrat
Minggu, 29 Januari 2012 – 08:31 WIB

Nasib Anas Tergantung TB Silalahi
Saan menambahkan, selain sejumlah kasus lain, Komisi Pengawas juga mengikuti perkembangan terakhir kasus yang masih juga marak jadi perbincangan public. Yaitu, kasus suap Wisma Atlet yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. Beberapa nama petinggi partai kemudian menyusul ikut terseret-seret namanya. Mulai dari Wasekjen Angelina Sondakh, Wabendum Mirwan Amir, Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng, hingga Ketua Umum Anas Urbaningrum.
"Tentu ketika ada temuan yang jelas terhadap semua kader, pasti akan diproses. Termasuk jika itu Ketua Umum," tandas politisi yang dikenal dekat dengan Anas tersebut.
Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari melihat, posisi Anas Urbaningrum tetaplah belum aman. Kongres Luar Biasa (KLB) tetap bisa terlaksana kapanpun. Pasalnya, sejumlah posisi strategis didominasi oleh kubu SBY.
Dia membeber, salah satunya komposisi di Majelis Tinggi. Beranggotakan sembilan orang yang dipimpin langsung SBY sebagai ketua Dewan Pembina. Anggota lainnya yaitu, Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie, Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng, dan Ketua Umum Anas Urbaningrum. Ada pula Wakil Ketua Umum Max Sopacua, Wakil Ketua Umum Jhonny Allen, Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono, Direktur Eksekutif Partai Demokrat Toto Riyanto, dan bendahara umum yang posisinya masih kosong.
JAKARTA - Penonaktifan petinggi partai di Partai Demokrat, termasuk ketua umum, tak terlepas dari peran penting Komite Pengawas. Lembaga semacam
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026