Nasib KaJi Tergantung Kejelian Pengacara

Pada kesempatan sama, Direktur Strategic Political Intelligence (SPIN) Hamid Basyaib menyatakan, MK perlu menghadirkan ke-5 lembaga survei sebagai saksi ahli dalam persidangan. "Keterangan lembaga survei itu perlu didengar majelis hakim setidaknya untuk menjelaskan kenapa terjadi perbedaan hasil penghitungan," cetusnya.

Namun demikian Hamid mengakui bahwa hasil quick count memang tak dapat dijadikan bukti hokum. “Namun keterangan lembaga survei perlu didengar. Hal itu dilakukan agar tidak ada persepsi yang keliru di masyarakat tentang adanya perbedaan hasil penghitungan tersebut,” ulasnya.

Hal senada juga dilontarkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S. Bakrie. Menurutnya, hasil quick count pada Pilkada Jawa Timur patut menjadi pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Kosntitusi (MK). Menurut Umar, hakim selayaknya tidak hanya memandang secara hitam putih namun juga melihat pertimbangan lain. “Hakim memang harus kaku saat melihat bukti materil. Tapi seluruh aspek harus menjadi pertimbangan dalam memutus perkara, termasuk lembaga survei yang melakukan quick count,” ujar Umar yang dihubungi secara terpisah.

Karenanya ia mengharapkan agar lima lembaga survei yang melakukan quick count dalam Pilgub di Jawa Timur patut didengar keterangan dalam persidangan di MK. “Jadi hakim harus membuka pintu selebar-lebarnya semua aspek untuk menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara seadil-adilnya,” tegas Umar.(aj)