Nazaruddin Eks Bendum Demokrat Sebenarnya Berhak Bebas Bersyarat, tetapi...
jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan bahwa sebenarnya terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin berhak memperoleh pembebasan bersyarat.
Namun, Ditjen PAS setelah berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak memberikan pembebasan bersyarat untuk mantan bendahara umum Partai Demokrat (PD) itu.
Juru Bicara Ditjen PAS Rika Aprianti menyatakan, Nazaruddin telah menjalani dua pertiga masa pidana dan memperoleh status justice colllaborator (JC). “Sesuai aturan perundang-undangan berhak mendapatkan bebas bersyarat," ujar Rika melalui layanan pesan, Rabu (18/6).
Walakin, Kemenkumham telah berdiskusi dengan KPK. Hasilnya adalah Ditjen PAS tidak memberikan pembebasan bersyarat bagi Nazaruddin.
"Setelah berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum dan HAM tidak memberikan pembebasan bersyarat pada Muhammad Nazaruddin,” ujar Rika melalui layanan pesan, Rabu (18/6).
Rika menjelaskan, KPK telah menetapkan Nazaruddin sebagai JC sebagaimana ketentuan Pasal 34A Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. “Status JC untuk Muhammad Nazaruddin juga ditegaskan pimpinan KPK pada 2017 dan dimuat di banyak media massa,” sambung Rika.
KPK, kata Rika, melalui surat bernomor: R-2250/55/06/2014 menyatakan bahwa Nazaruddin sudah menunjukkan kerja sama yang baik dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi.
Pasal 34A ayat 1 PP Nomor 99 Tahun 2012 mensyaratkan narapidana tindak pidana tertentu memperoleh remisi jika bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya.
Ditjen PAS setelah berdiskusi dengan KPK memutuskan tidak memberikan pembebasan bersyarat untuk mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin yang menjadi terdakwa korupwi Wisma Atlet.
- KPK Endus Petugas Keuangan yang Punya Aset Kripto Miliaran Rupiah
- KPK Cecar Dirut EKI Satrio Wibowo soal Pengadaan APD Covid-19
- KPK Setor Rp2,1 Miliar Uang Pengganti dari eks Petinggi Amarta Karya ke Negara
- Sedang Sakit, Bupati Sidoarjo Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan
- Usut Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, KPK Periksa Dirut Energy Kita Satrio Wibowo
- Inilah Materi yang Didalami Penyidik KPK kepada Legislator dari Jambi