NU: Sistem Khilafah Hukumnya Haram di Indonesia
Pemerintah diingatkan harus menyiapkan prosedur pembubaran HTI supaya tidak bisa dikalahkan.
Selain itu, dia meminta polisi juga harus mulai melarang berbagai kegiatan HTI terutama di kampus-kampus.
"Karena sistem khilafah tidak dikenal di Indonesia. Apalagi Indonesia menganut bineka tunggal ika sehingga tidak bisa menerapkan satu sistem dalam pemerintahan,'' ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas menilai pemerintah terlalu lama dalam menindaklanjuti pembubaran dan pelarangan HTI melalui mekanisme hukum.
Akibatnya, HTI tetap beraktivitas. Pria yang karib disapa Gus Yaqut itu juga menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan membiarkan masalah ini karena sejak diumumkan rencana pembubaran HTI pada 8 Mei lalu, tidak perkembangan signifikan terkait dengan langkah hukum pemerintah.
Menurut dia, masyarakat di bawah bertanya-tanya sebenarnya pemerintah itu niat tidak membubarkan HTI yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
“Pemerintah sepertinya cuek saja. Sampai hari ini, kita tidak mendengar langkah pemerintah menindaklanjuti dengan proses hukum selanjutnya," katanya.
Menurut dia, dalih pemerintah melakukan kajian terkait mekanisme pembubaran HTI tidak masuk akal.
Guru Besar Pagar Nusa Sapu Jagad, salah satu sayap Nahdlatul Ulama (NU) Gus Yusuf Cokro Santri mendesak pemerintah mengambil langkah tegas membubarkan
- Gegara Ceramah soal Toa Masjid & Musala, Gus Miftah Disebut Provokator
- HTI Ternyata Belum Tumbang, Ini Pengakuan Mantan Anggotanya
- NU Berulang Tahun ke-101, Begini Pesan Presiden Jokowi dan Kepala BPIP
- Mubes Nahdliyin Nusantara Soroti Netralitas NU di Pemilu 2024
- Jubir Anies-Muhaimin: Saifullah Yusuf Langgar Khitah NU
- Ulama Betawi Tokoh Nahdiyin Harapkan Ganjar-Mahfud Bisa Kalahkan Anak Jokowi