JPNN.com 
Ogah Hadapi Gelombang Baru COVID-19, Perdana Menteri Australia Dukung Larangan Kedatangan dari India
"Ini bukan cara yang benar dalam menangani pandemi global."
Selama 24 jam terakhir India mencatat adanya 368.147 kasus baru, dengan jumlah kematian adalah 3.417 sehingga korban yang sudah meninggal adalah 218.959 orang.
Gugatan hukum sedang dipertimbangkan
Sementara itu lembaga Pusat Hukum HAM di Australia mengatakan "sedang aktif mempertimbangkan" untuk mengajukan gugatan hukum mengenai larangan tersebut setelah mendapatkan permintaan dari beberapa warga Australia yang terdampar di luar negeri.
"Ada pertanyaan serius mengenai apakah larangan ini sah menurut hukum Australia," kata direktur pusat hukum tersebut, Hugh de Kretser.
"Bukannya membantu warga Australia yang mengalami kesulitan di luar negeri di India, pemerintah malah menelantarkan mereka, dan lebih buruk lagi ingin menghukum mereka."
Larangan ini diberlakukan oleh Menteri Kesehatan Australia Greg Hunt melalui UU Biosekuriti.
Bulan Maret tahun lalu, Gubernur Jenderal Australia mengumumkan "kuasa darurat biosekuriti manusia" untuk menangani pandemi, yang memberikan kuasa kepada menteri kesehatan dan pemerintah hak khusus secara darurat untuk mencegah masuknya COVID-19 ke Australia.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison membela kebijakan pemerintah untuk melarang kedatangan dari India sampai tanggal 15 Mei, dengan mengatakan kemungkinan seseorang dijatuhi hukuman penjara karenanya hampir tidak ada
- Apa Arti Kemenangan Partai Buruh di Pemilu Australia Bagi Diaspora Indonesia?
- Dunia Hari Ini: Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Atas Terpilihnya Lagi Anthony Albanese
- Partai Buruh Menang Pemilu Australia, Anthony Albanese Tetap Jadi PM
- Dunia Hari Ini: Israel Berlakukan Keadaan Darurat Akibat Kebakaran Hutan
- Dunia Hari Ini: Amerika Serikat Sepakat untuk Membangun Kembali Ukraina
- Dunia Hari Ini: Pakistan Tuding India Rencanakan Serangan Militer ke Negaranya
