Pajak Ekspor Hambat Industri CPO

JAKARTA - Memasuki usianya yang ke-100 tahun, industri CPO (crude palm oil) masih menghadapi berbagai persoalan elementer. Oleh karena itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta dukungan nyata dari berbagai pihak, terutama pemerintah agar industri ini tetap menjadi andalan Indoesia.

"Saat ini komoditi CPO telah masuk ke persaingan global, black campaign (kampanye hitam) bukan hanya muncul dari LSM tetapi juga sudah masuk ke grup konsumen bahkan negara, seperti yang terjadi di Eropa. Mereka menekan kita dengan mnerapkan standar yang tinggi tapi nggak jelas dasarnya,"ujar Sekjen Gapki, Joko Supriyono saat berkunjung ke redaksi INDOPOS (JPNN Group), Jumat (8/4).

Hal itu dinilai terkait dengan upaya  negara-negara  Eropa untuk menekan pemasaran CPO di wilayahnya. Maklum di negeri mereka hanya beberapa komoditi yang bisa dijadikan minyak nabati seperti bunga matahari dan repeseed. "Pemerintah harusnya berada di depan. Kalau Eropa tidak fair, pemerintah yang seharusnya komplain karena kontribusi kita ke negara sudah sangat besar,"tuturnya.

Sayangnya hingga saat ini pemerintah masih belum sepenuhnya mendukung kinerja industri CPO nasional. Seperti masih diterapkannya pajak ekspor (PE) yang tinggi dengan dalih untuk menekan ekspor dan menurunkan harga minyak goreng dalam negeri. "Buktinya, ekspor CPO masih tetap besar, harga minyak goreng juga tinggi. Ini membuktikan instrumen PE sudah tidak efektif,"cetusnya.