Pak Mendagri…Dispendukcapil Krisis Blangko, Internet juga Lemot

MADIUN - Ledakan pemohon e-KTP yang terus berlangsung beberapa waktu terakhir membuat blangko Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun kehabisan blangko. Kini hanya tersisa 500 lembar.

Kabid Kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Madiun Achmad Romadhon mengakui gertakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat masyarakat demam e-KTP. Kondisi itulah yang membuat stok blangko e-KTP menipis.

''Kami telah berkoordinasi dengan pusat untuk pengajuan blangko tambahan,'' ujarnya.

Pada Senin lalu (5/9), dispendukcapil mengirimkan stafnya untuk mejemput bola ke pusat. Tujuannya, agar krisis stok blangko e-KTP tersebut segera terpenuhi. Dia berharap staf utusan itu bisa pulang membawa stok blangko hari ini (7/9).

''Kami mengajukan 6.000 lembar blangko. Namun, berapa pastinya yang didapatkan, kami belum tahu,'' terangnya.

Krisis blangko e-KTP tersebut terjadi menyusul membeludaknya permohonan selama beberapa pekan terakhir. Hingga pekan kemarin, blangko yang dikeluarkan tembus 3.555 lembar.

Pada Senin (5/9) blangko yang dikeluarkan 786 lembar, sedangkan Selasa (6/9) 933 lembar blangko. ''Kami memprediksi, lonjakan pemohon terus berlangsung hingga pekan terakhir bulan ini,'' ungkapnya.

Belum kelar dengan masalah stok blangko, dispendukcapil juga dihadapkan dengan problem mesin pencetak e-KTP yang sedang tak bersahabat. Sebab, mesin tersebut hanya mampu mencetak seratus e-KTP per hari. Sementara itu, saat ini hanya tersedia dua mesin pencetak yang difungsikan.

''Satu mesin lagi sengaja kami simpan dan baru dikeluarkan jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan,'' jelasnya.

Dispendukcapil sengaja mencadangkan mesin pencetak lantaran satu mesin mengalami kerusakan sejak akhir tahun lalu. Mesin tersebut pun telah dikirim ke Jakarta untuk diperbaiki pada Januari lalu.

''Kami khawatir jika memaksakan untuk mencetak e-KTP melebihi kapasitas, bakal merusak dua mesin yang masih berfungsi. Saat suhunya panas, mesin harus diistirahatkan dulu,'' jelasnya.

Kendala mesin itu membuat pencetakan terhambat. Sebab, untuk mencetak satu lembar e-KTP, butuh waktu 5-15 menit. Tiga staf yang menagani pencetakan e-KTP pun terpaksa harus lembur hingga pukul 20.00.

Padahal, jam kerja mereka sebenarnya hanya sampai pukul 15.00. Warga harus menunggu sampai 14 hari kerja untuk bisa mengambil e-KTP. ''Jika sampai hari ke-14 belum bisa diambil, proses menunggu ditambah tujuh hari kerja lagi,'' jelasnya.

Masalah itu diperumit dengan kondisi jaringan server yang sering lemot. (mg6/fin/c5/diq/flo/jpnn)