Paloh: Rugi jika Pemerintah Intervensi
Senin, 05 Oktober 2009 – 17:06 WIB
"Khusus munas ini saya tidak melibatkan dan tidak ada konsultasi dengan kawan-kawan dari partai lain dan rekan saya baik dari PDIP, PAN, PKS dan kawan-kawan saya di Demokrat. Karena bagi saya, ini internal Golkar," tegasnya. Justru ia mengimbau semua pihak agar memberi kesempatan kepada Golkar agar bisa melaksanakan proses demokrasi sebagaimana yang dikehendaki keluarga besar Golkar atau mereka yang berhak untuk memberikan pikiran dan sarannya.
Baca Juga:
Ketua Tim Sukses Surya Paloh, Jeffrie Geovanie menambahkan, ada beberapa pengaduan kepadanya mengenai ID Card dan kamar peserta. Intinya kamar peserta hilang dan ID Card juga tak diberikan. Padahal, ID card itu sangat penting untuk memasuki ruang persidangan dan arena munas. "Tapi saya percaya panitia cukup profesional dan satu hingga dua jam ke depan semua bisa diselesaikan," katanya.
Baliho bergambar Surya Paloh di pinggir jalan dari bandara hingga arena munas yang disileti juga disinggung Jeffrie. Tetapi ia tidak mau berasumsi lain bahwa pekerjaan pihak tertentu. Tapi ia berharap ke tim lain bahwa mereka memiliki keinginan sama agar munas berjalan sukses sebagaimana munas-munas sebelumnya.
Ia yakin, Riau juga cukup profesional sebagai tuan rumah. "Kalaupun sekarang ini masih banyak masalah yang terjadi, itu saya pikir karena memang ini baru hari pertama. Saya optimis 1-3 jam ke depan sudah bisa selesai," ungkapnya. (har/JPNN)
PEKANBARU -- Sinyalemen intervensi pemerintah dalam penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) Partai Golkar makin santer menjelang acara pembukaan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pilkada Jabar 2024, Gerindra Melirik Dedi Mulyadi
- Sikap PDIP Masih Dinanti, Parpol Pendukung Prabowo Dag Dig Dug
- PKB Belum Menentukan Sikap pada Prabowo, Cak Imin Lakukan Ini
- AHY Bilang Begini Soal Pembagian Kursi Menteri Pemerintahan Prabowo
- Temui SBY, Sudaryono Dapat Restu Demokrat untuk Pilgub Jateng?
- Paloh Sungkan Bahas Kursi Menteri, Drajad PAN: Beliau Paham Fatsun Politik