PAN: Kepala Daerah Punya Domain Sendiri
Kamis, 29 Maret 2012 – 07:25 WIB
JAKARTA - Kepala daerah yang terlibat dalam aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diminta untuk menghormati domain masing-masing. Kader PAN Abdul Hakam Naja salah satunya yang meminta agar kepala daerah membedakan domain sendiri-sendiri.
”Terkait pembicaraan APBN itu adalah domain pemerintah pusat. Sedangkan APBD adalah domain pemerintah daerah," kata Abdul Hakam Naja, kemarin (28/3).
Baca Juga:
Menurutnya, kader partai politik memang berhak untuk menyatakan sikap sesuai dengan garis partai. Tetapi, jika menjadi kepala daerah, kader partai tetap harus menghormati keputusan pemerintah pusat. Jika kepala daerah tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat, sebaiknya ia tidak mengungkapkannya. Sebab, pada dirinya melekat jabatan sebagai pejabat publik dan bagian dari hierarki pemerintahan.
"Biarkan saja kader lain yang menyatakan sikap, jika ia adalah ketua partai di daerah. Bisa saja meminta sekretaris yang menyatakan sikap. Sebab, jika kepala daerah tetap menyatakan sikap penolakan atas kebijakan pemerintah pusat, birokrasi yang seharusnya netral akan menghadapi masalah,” ujarnya.
JAKARTA - Kepala daerah yang terlibat dalam aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diminta untuk menghormati domain masing-masing.
BERITA TERKAIT
- Peringati Hari Buruh, Menaker Ida Luncurkan Kepmen Dukung Hubungan Industrial yang Harmonis
- EF Kids & Teens Hadirkan Program dan Manfaat Pelatihan Bahasa Inggris di 6 Area Wisata Indonesia
- Fraksi PKS Konsisten Memperjuangkan Kesejahteraan dan Perlindungan Buruh
- Bocah Tenggelam di Sungai Borang Sudah Ditemukan, Begini Kondisinya
- Kemnaker Bertekad Perbanyak Kompetensi Tenaga Kerja Lewat Pelatihan Vokasi
- May Day 2024, Menaker Ida Ajak Buruh Tingkatkan Kompetensi & Daya Saing