PAN Tak Mau Revisi UU Parpol dan Pilkada Bikin Gaduh
jpnn.com - MEDAN - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan, partainya tidak mau terlibat dalam rencana revisi Undang-undang (UU) Partai Politik dan UU Pilkada.
Menurut Zulkifli, sikap itu diambil karena rencana tersebut harus dilihat secara rasional sehingga tidak menimbulkan kegaduhan baru dalam proses penyelenggaraan pilkada serentak dan langsung 9 Desember 2015 nanti.
"Saya tidak soal dukung mendukung siapa. Kami tidak ingin gaduh. Kami cari solusi baik. Kami tunggu proses hukum Gollkar dan PPP. Gitu saja," kata Zulkifli di sela-sela Press Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Kota Medan, Jumat (8/5).
Ketua MPR RI itu memberikan contoh ketika PAN tak mau mendukung hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan salah satu pengurus bersengketa di Golkar dan PPP.
"Apakah harus amandemen undang-undang selama proses hukum berlangsung. Saya kira too much. Kami tunggu saja proses hukumnya. Tapi saya nggak tahu kalau akan direvisi. Sedangkan revisi harus dapat persetujuan pemerintah. Kalau pemerintah nggak mau gimana," tegas Zulkifli. (fat/jpnn)
MEDAN - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan, partainya tidak mau terlibat dalam rencana revisi Undang-undang (UU)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tokoh Sumbar & Bundo Kanduang Minta MK Putuskan Pemilu Ulang DPD RI
- Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?
- Putusan PTUN Bisa Menjadi Pertimbangan MPR untuk Tak Melantik Prabowo-Gibran
- Dukung Komitmen Polri Lindungi PMI, Sahroni: Pahlawan Devisa Harus Merasa Aman
- Dukung Paulus Waterpauw Maju Pilgub Papua, IKAL Jatim Bergerak Membentuk Sukarelawan
- Pengamat Ini Sebut Jokowi dan SBY Mentor Andal Prabowo