Pandangan Terhadap Pembahasan Pendahuluan RAPBN 2019

Dalam pembahasan RAPBN 2019, pemerintah menyodorkan target tingkat ketimpangan sebesar 0,38 – 0,39. Padahal target gini ratio pemerintah pada tahun 2018 sebesar 0,38.
Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan pemerintah justru pro terhadap kesenjangan dan tidak menunjukkan keseriusan terhadap pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, demi terbentuknya sinyal positif bahwa pemerintah memiliki kepedulian terhadap isu ketimpangan maka kami mengusulkan agar tingkat ketimpangan pada tahun 2019 ditargetkan turun menjadi 0,37 – 0,38.

Sehingga dengan penurunan target ketimpangan yang progresif tersebut akan terjadi reorientasi kebijakan pembangunan nasional yang mengarah pada pembangunan yang berkualitas yaitu pengurangan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan.

5. Penanggulangan Bencana Banjir Rob

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km (terpanjang kedua setelah Kanada) tengah menghadapi ancaman nyata perubahan iklim global. Salah satu dampak perubahan iklim yang paling dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir laut adalah abrasi dan banjir rob. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang bermukim di kawasan pesisir mencapai 140 juta jiwa (60 persen) maka tentu bencana rob menjadi persoalan yang sangat serius untuk ditanggulangi pemerintah baik pusat maupun daerah. Apalagi Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah memandatkan kepada negara untuk melindungi hajat hidup masyarakat pesisir.

Berdasarkan riset dari Fakultas Geografi UGM (2010), dampak perubahan iklim terhadap kenaikan permukaan air laut di wilayah pesisir Indonesia sangat mencemaskan. Berdasarkan simulasi riset tersebut, perubahan iklim akan berdampak pada kenaikan permukaan air laut di Pantura antara 6-10 mm per tahun. Implikasinya bahwa kota-kota di pesisir Pantai Utara Pulau Jawa, seperti Pekalongan dalam jangka waktu 100 tahun ke depan akan tergenang air laut hingga sejauh 2,1 km dari garis pantai, dan Kota Semarang akan mengalami hal yang sama sejauh 3,2 km dari garis pantai.

Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 antara DPR dengan pemerintah telah menyepakati untuk mengarahkan kebijakan pengurangan kesenjangan antarwilayah salah satunya melalui penanggulangan dampak bencana. Berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah tersebut,

Saya mendesak agar pemerintah pusat menjadikan penanggulangan bencana banjir rob sebagai salah satu prioritas anggaran nasional tahun 2019.(***)