Pansus Angket KPK Bakal Panggil Komnas HAM
jpnn.com, JAKARTA - Pansus Angket KPK menemukan adanya indikasi tersangka korupsi tidak boleh didampingi pengacara, saat menjalani proses hukum di komisi antirasuah.
Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi mengatakan, pihaknya berencana menanggil Komnas HAM untuk mempertanyakan persoalan ini. Hanya saja, dia mengatakan, saat ini akan ada pemilihan komisioner Komnas HAM.
"Setelah itu, bukan tidak mungkin kami akan panggil Komnas HAM untuk mintakan pendapatnya dalam konteks ini," kata Taufiqulhadi, Jumat (25/8).
Pansus Angket KPK memiliki keyakinan Komnas HAM akan melihat dengan jelas bahwa ada pelanggaran-pelanggaran berat yang telah dilakukan KPK. "Saya saya yakin mereka dengan senang hati datang dan menyampaikan pendapat mereka tentang pelanggaran HAM yang dilakukan KPK," kata politikus Partai NasDem itu.
Taufiqulhadi justru mempertanyakan sikap Komnas HAM yang bungkam selama ini. Dia mengaku sudah berbicara dengan pegiat HAM terkait persoalan ini. Dia berharap Komnas HAM yang baru nanti bisa memberikan perhatian dan bersuara terhadap KPK. (boy/jpnn)
Pansus Angket KPK menemukan adanya indikasi tersangka korupsi tidak boleh didampingi pengacara, saat menjalani proses hukum di komisi antirasuah.
Redaktur & Reporter : Boy
- 5 Berita Terpopuler: Pengangkatan Honorer Mendesak, SK PPPK Setara PNS, Sama-Sama Harus Loyal dan Berintegritas
- Usut Kasus Investasi Bodong, KPK Bakal Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih
- KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Kasus Korupsi Amarta Karya
- Usut Kasus Korupsi, KPK Panggil Senior Vice President Investasi PT Taspen
- Eks Penyidik KPK Minta Nurul Ghufron Mundur karena Terlibat dalam Mutasi ASN Kementan
- Lewat Monitoring KPK, Pj Gubenur Sumsel Soroti Pencegahan Korupsi