Pansus Angket KPK, Formappi Minta Pemerintah tak Biayai Musuh Negara

Pansus seolah-olah menjadi suatu keharusan sehingga hambatan yuridis sekalipun tidak bisa menghambat pembentukannya.
Padahal sulit mengatakan ada urgensi yang membuat Pansus ini sebegitu spesial diperlakukan DPR.
Alih-alih untuk mendukung misi pemberantasan korupsi, Pansus Angket malah lebih menunjukkan kecenderungan berlawanan.
"Yakni memelihara sistem yang korup dengan menggerogoti KPK yang menjadi benteng perjuangan memberantas korupsi," paparnya.
Dengan urgensi yang bahkan dianggap bertentangan dengan misi pemberantasan korupsi, maka satu rupiah yang diberikan negara untuk menghidupi Pansus ini selama 60 hari adalah bentuk pemborosan luar biasa.
Jadi jangankan Rp 3,1 miliar yang begitu fantastis jumlahnya, sepeser saja dana negara yang dipakai untuk menghidupi Pansus Angket ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia.
"Pemerintah menghidupi "musuh-musuh negara" yang justru akan memperlemah semangat pemberantasan korupsi," kata Lucius. (boy/jpnn)
Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyepakati anggaran membiayai kegiatan
Redaktur & Reporter : Boy
- Usung Konsep Persamaan Gender, Womens Day Run 2025 Akan Digelar Besok
- Refleksi Hardiknas 2025, Lita Nilai Kesenjangan Pendidikan Masih Jadi Tantangan Besar
- Dasco Dinilai Tunjukkan Gaya Kepemimpinan DPR yang Aspiratif
- RDP DPR, Cik Ujang Dorong Penguatan Otda Percepatan Pembangunan Tol Sumsel-Bengkulu
- Soal Pembayaran Tunggakan Triliunan TNI AL, Menhan Singgung Kebijakan Tersentralisasi
- RDP di DPR, Ahmad Luthfi Beberkan Konsep Pembangunan Jateng 5 Tahun ke Depan