JPNN.com 
Pansus Angket KPK, Formappi Minta Pemerintah tak Biayai Musuh Negara
Pansus seolah-olah menjadi suatu keharusan sehingga hambatan yuridis sekalipun tidak bisa menghambat pembentukannya.
Padahal sulit mengatakan ada urgensi yang membuat Pansus ini sebegitu spesial diperlakukan DPR.
Alih-alih untuk mendukung misi pemberantasan korupsi, Pansus Angket malah lebih menunjukkan kecenderungan berlawanan.
"Yakni memelihara sistem yang korup dengan menggerogoti KPK yang menjadi benteng perjuangan memberantas korupsi," paparnya.
Dengan urgensi yang bahkan dianggap bertentangan dengan misi pemberantasan korupsi, maka satu rupiah yang diberikan negara untuk menghidupi Pansus ini selama 60 hari adalah bentuk pemborosan luar biasa.
Jadi jangankan Rp 3,1 miliar yang begitu fantastis jumlahnya, sepeser saja dana negara yang dipakai untuk menghidupi Pansus Angket ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia.
"Pemerintah menghidupi "musuh-musuh negara" yang justru akan memperlemah semangat pemberantasan korupsi," kata Lucius. (boy/jpnn)
Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyepakati anggaran membiayai kegiatan
Redaktur & Reporter : Boy
- DPR Yakin Pemerintah Bisa Jaga Stabilitas Politik Agar Perekonomian tak Terganggu
- DPR RI Bakal Menyelesaikan 43 RUU yang Masih Dibahas di Tingkat I
- DPR Kembali Gelar Masa Sidang Setelah Sebulan Reses
- KPK Beri Peringatan Keras Terhadap Mantan Wakil Ketua DPR Ini
- Kursi PAN di DPR Bertambah, Zulhar Berterima Kasih kepada Prabowo
- KPK Dalami Aliran Penerima Suap terkait Kasus Korupsi di DPR RI
