Panwas Kaji 2 Kasus Dugaan PNS Tak Netral
Kamis, 31 Mei 2012 – 16:34 WIB
JAKARTA - Panwaslu DKI Jakarta mencatat dua peristiwa yang terindikasi pelanggaran aturan netralitas PNS dalam Pemilukada DKI 2012. Panwas DKI sedang mengkaji lebih lanjut kedua peristiwa tersebut.
"Kita sedang pelajari kasusnya. Kita juga sudah himbau agar PNS tetap netral dalam pilgub tahun ini," kata Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdhansyah kepada pers di kantornya, Kamis (31/5).
Baca Juga:
Kasus pertama, laporan calon gubernur Hendardji Soepandji terkait dugaan larangan oleh pengurus RW atas himbauan lurah untuk mengunjungi warga dan kerja bakti di RT 6 RW 6 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kedua, pemberitaan calon gubernur DKI, Hidayat Nur Wahid yang dilarang memberikan khutbah di masjid di Kepulauan Seribu.
Ramdhansyah kembali menegaskan, PNS yang terbukti memihak kepada pasangan calon tertentu bisa dikenakan hukuman pidana. Hukumannya yakni hukuman penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan. Aturan tersebut diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.
JAKARTA - Panwaslu DKI Jakarta mencatat dua peristiwa yang terindikasi pelanggaran aturan netralitas PNS dalam Pemilukada DKI 2012. Panwas DKI sedang
BERITA TERKAIT
- Buka Pendaftaran Pilkada DKI Jakarta, PKB Siap Memenangkan Calon Potensial
- Pilpres Era Jokowi Munculkan Gejala Otoritarianisme Baru
- Prabowo Rajin Dampingi Presiden Jokowi, Begini Kata Pengamat
- Mahfud MD, Ketua MA hingga Ketua THN Amin Baca Puisi di HBH IKA UII
- Tingkat Partisipasi Pemilih di Jakarta Turun saat Pemilu 2024
- PDIP Minta Suara PSI dan Demokrat Dinihilkan Buat Dapil Ini