Para Kadis Jatim Ajukan Permohonan JC, Simak Jawaban KPK di Sini
”Mereka juga harus memberikan informasi seluas-luasnya kepada penyidik,” terangnya.
Terkait dengan pertimbangan memberikan informasi seluas-luasnya, Febri menjelaskan para tersangka mesti mau membantu membongkar keterlibatan pihak lain yang menjabat lebih tinggi diatasnya. Dalam hal ini bisa kepala daerah atau sekretaris daerah (sekda).
”Itu yang nanti akan kami lihat lebih lanjut,” tutur mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.
Menurut Febri, JC yang diajukan para tersangka itu bisa menjadi preseden baik bagi tersangka lain. Selain membantu tugas penyidik KPK, hal itu juga bisa salah satu poin yang meringankan hukuman saat proses di peradilan.
”Keputusan menjadi JC itu sebenarnya menguntungkan tersangka sendiri ataupun bagi penegak hukum,” imbuhnya. (tyo)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetujui keinginan para pejabat Pemprov Jawa Timur (Jatim) untuk menjadi justice collaborator (JC).
Redaktur & Reporter : Budi
- KPK: Jika Tidak Ada Iktikad Baik, Bupati Mimika Akan Kami Jemput Paksa
- Usut Kasus Korupsi, KPK Geledah Kantor Sekjen DPR RI
- Perkuat Integrasi Keluarga Karyawan, BTN Gandeng KPK
- Bagaimana Sikap KPK soal Istri Rafael Alun yang Diduga Terima Aliran Uang Korupsi
- 5 Berita Terpopuler: Pengangkatan Honorer Mendesak, SK PPPK Setara PNS, Sama-Sama Harus Loyal dan Berintegritas
- Usut Kasus Investasi Bodong, KPK Bakal Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih