Para Senior Demokrat Menohok AHY, Mulai Singgung KLB, Nama Anas Disebut
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan ada upaya pengambilalihan paksa kursi ketum PD.
Para pendiri dan senior Partai Demokrat memberikan respons terkait pernyataan AHY tersebut.
Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya mengatakan pernyataan AHY yang melibatkan pihak eksternal partai adalah langkah tidak tepat.
"Untuk meluruskan pernyataan AHY yang melibatkan eksternal adalah tidak tepat, padahal ini urusan internal partai," kata Ahmad Yahya saat membacakan sikap pendiri dan senior Partai Demokrat dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/2).
Ahmad Yahya menjelaskan, para pendiri dan senior Partai Demokrat telah mendengarkan dan mengkaji pengaduan serta keluh kesah kegundahan kekecewaan para kader di daerah terkait pelaksanaan Kongres Demokrat pada Maret 2020.
Menurut dia, para kader tersebut menilai Kongres tersebut menghasilkan demokrasi semu, cacat hukum karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
"Tidak memenuhi tata cara Kongres partai, tidak ada LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), terkesan kongres jadi-jadian, pengangkatan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dipaksakan," ujarnya.
Ahmad Yahya mengatakan, para senior Demokrat juga menerima aduan bahwa selama kepemimpinan AHY, DPP Partai Demokrat meminta dan memungut iuran dari tiap fraksi di DPD dan DPC Demokrat di daerah sehingga menambah beban partai di daerah.
Para pendiri dan senior Partai Demokrat menanggapi pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
- Ibas Ajak ASEAN Bersatu untuk Menghadapi Tantangan Besar Masa Depan Dunia
- Demokrat Laporkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut ke MA dan Kejagung, Ada Apa?
- May Day, Legislator Muda Demokrat Harap Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Buruh
- Ibas Ingatkan Pentingnya Perlindungan PMI dan Penguatan Keamanan Perbatasan
- Perkuat Diplomasi Kebangsaan RI Hadapi Geo-Ekonomi, Ibas Mendorong Kolaborasi ASEAN Plus
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital