Parpol Koalisi Serang Balik PKS

JAKARTA - Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan harga BBM bersubsidi hingga mengirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat geram Partai Demokrat. Sebagai salah satu partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), PKS dianggap telah berkhianat.

"PKS khianati pemerintah dan spirit Setgab," tegas Wasekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (22/3).

Menurut dia, partai berlambang padi diapit dua bulan sabit itu telah melanggar hakikat koalisi. Yaitu, tetap bersama pemerintah dalam suka dan duka. Apalagi, lanjut dia, alasan yang diutarakan PKS selama ini dalam melakukan penolakan juga tidak kuat. Menurut Ramadhan, penolakan tidak disertai reasoning yang klir. "PKS main tusuk tidak jelas. Kesannya, PKS seolah-olah tidak tahu atau tak mau tahu situasi perekonomian dan gejolak ekonomi dunia," imbuh anggota Komisi II DPR tersebut.

Sebagai partai politik, dia juga menganggap partai pemilik kursi terbesar keempat di parlemen itu mau enaknya sendiri. Di satu sisi, mau ikut menikmati kekuasaan dan pos tiga menteri strategis. Di sisi lain, tidak mau senasib sepenanggungan dengan pemerintah. "Padahal, 2014 kan masih jauh, tapi indikasi benih-benih (hendak) menelikungnya sudah parah," ujar Ramadhan, lagi.