Parpol Tak Lapor Dana Kampanye Terancam Dicoret, Jangan Pakai Uang Hasil Korupsi, ya
jpnn.com, TANJUNGPINANG - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (KPU Kepri) mewanti-wanti partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 wajib menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK).
Pelaporan LDAK diawali dengan pembuatan rekening khusus dana kampanye (RKDK).
Komisioner KPU Kepri Ferry Muliadi Manalu menyebut parpol dapat menyampaikan LADK kepada KPU mulai 17 hingga 27 November 2023, atau sehari sebelum dimulainya kampanye Pemilu 2024 pada tanggal 28 November 2023.
"Parpol menyerahkan semacam rekening koran awal laporan dana kampanye mereka," kata Ferry di Tanjungpinang, Jumat 917/11).
Dia menjelaskan penyampaian LADK merupakan kewajiban bagi parpol peserta Pemilu 2024.
Sanksi tegas pun menanti parpol yang menyampaikan LADK di luar jadwal yang telah ditetapkan, yaitu berpotensi dicoret sebagai peserta Pemilu 2024.
"Sanksinya memang berat, sehingga parpol harus menyampaikan LADK sesuai jadwal yang ditetapkan," ujarnya.
Ferry menyebut dana yang ada dalam rekening kampanye itulah yang akan digunakan parpol selama masa kampanye berlangsung.
KPU Kepri mewanti-wanti parpol tak lapor dana kampanye atau LDAK terancam dicoret dari peserta Pemilu 2024. Jangan pakai uang korupsi, ya.
- Gelar Aksi di Depan Kedubes AS, Laskar Garuda Bersuara Minta LSM IFES Angkat Kaki dari RI
- Kejagung Dinilai Tepat dalam Menetapkan Tersangka Korupsi Timah
- Orang Kuat
- Mantan Rektor UPR Diperiksa Jaksa terkait Kasus Korupsi
- Ketua MPR Bambang Soesatyo Ingatkan Pentingnya Pembenahan Parpol, Simak Penjelasannya
- Lewat Monitoring KPK, Pj Gubenur Sumsel Soroti Pencegahan Korupsi