JPNN.com 
Parpol Tak Lapor Dana Kampanye Terancam Dicoret, Jangan Pakai Uang Hasil Korupsi, ya
Selain itu, parpol juga wajib menyampaikan laporan sumber dana kampanye parpol harus jelas dan memiliki batas nominal tertentu.
Untuk sumbangan dari perorangan dibatasi Rp 2,5 miliar, sedangkan sumbangan perusahaan paling besar Rp 25 miliar.
"Namun, masing-masing parpol tidak dibatasi untuk memasukkan dana awal ke rekening dana kampanye," tuturnya.
Kemudian, parpol harus melaporkan nominal uang yang masuk dan keluar dari rekening dana kampanye, dan selanjutnya akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
Ferry menjelaskan pelaporan LADK Pemilu 2024 bertujuan agar KPU bisa melihat sumber dana kampanye parpol guna memastikan tidak melanggar aturan yang berlaku.
Dia pun menegaskan sumber dana kampanye tidak boleh berasal dari pemerintah, uang hasil korupsi hingga dari luar negeri.
"Jika itu uang hasil korupsi, maka bisa jadi temuan atas dugaan pencucian uang," demikian Ferry.(Antara/JPNN.com)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
KPU Kepri mewanti-wanti parpol tak lapor dana kampanye atau LDAK terancam dicoret dari peserta Pemilu 2024. Jangan pakai uang korupsi, ya.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Bersama Kejagung, BPKP Berperan Strategis Dalam Penanggulangan Korupsi
- Usut Kasus Pencucian Uang, KPK Periksa Pengusaha Travel
- KPK Sita Mobil Mercedes Benz SYL yang Kerap Dipakai Pejabat, Lihat
- Jadi Tersangka Korupsi, Kadiskop UKM Padangsidimpuan Ditahan Kejari
- Stt, KPK Sedang Proses 2 Kasus Korupsi di PT Telkom
- Persis Dukung Polri Bongkar TPPU Panji Gumilang
