PBB: Aneh, Rakyatnya Berjibaku dengan Asap, Jokowi Malah ke AS

PBB: Aneh, Rakyatnya Berjibaku dengan Asap, Jokowi Malah ke AS
Ketua Umum DPP PBB, Yusril Ihza Mahendra. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) menilai, secara umum kinerja dan kebijakan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam setahun pertama kabinet kerja, belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. 

Hal tersebut disebabkan beberapa faktor. Antara lain, lemahnya duet kepemimpinan presiden dan wakil presiden. 

"Lemahnya kepemimpinan Jokowi-JK di pemerintahan, terlihat dari berbagai kegaduhan yang muncul di tengah-tengah para anggota kabinetnya sendiri," ujar Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendera pada konferensi pers yang digelar menyoroti setahun pemerintahan Jokowi-JK, Senin (26/10). 

Secara atraktif, kata Yusrul, seringkali Presiden Jokowi justru terkesan menyederhanakan semua persoalan yang timbul. Mulai dari soal koordinasi, manajemen, hingga kebijakan yang ditempuh justru menimbulkan persoalan baru yang seharusnya tak perlu muncul.

Selain itu, DPP PBB kata Yusril, juga menyesalkan keberangkatan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat. Apalagi seperti ditegaskan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, ternyata presiden tidak membawa agenda khusus pembahasan Freeport di Indonesia. 

"Aneh. Karena tidak ada kepentingan mendesak sama sekali, seharusnya presiden bisa lebih fokus menyelesaikan masalah dalam negeri. Terutama bencana kebakaran hutan yang kini telah menimbulkan korban jiwa, ancaman kesehatan dan kerusakan lingkungan yang amat parah bagi kehidupan," ujarnya.

Menurut Yusril, kunjungan Presiden ke AS ketika sebagian rakyatnya berjibaku menghadapi bencana asap, adalah sikap tidak bijaksana dan tidak merakyat. "Terlebih pemerintah menunjukkan sikap ingin lepas tangan dan melempar tanggung jawab pemadaman kebakaran ke pihak lain," katanya.

Saat ditanya terkait lebih jauh tentang Freeport, Yusril mengatakan kontrak karya perusahaan tambang emas asal Amerika tersebut akan segera berakhir pada 2021 mendatang. Karena itu pemerintah dinilai perlu menegosiasi ulang besaran bagi hasil sebesar 80-20 bagi Indonesia. (gir/jpnn)

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) menilai, secara umum kinerja dan kebijakan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News