PBB Sodorkan 3 Rekomendasi untuk SBY

Karena itu, Kaban juga mendesak agar semua UU yang telah merugikan rakyat dan menjadi alat kekuasaan kelompok dan kekuatan asing semata baik di bidang agraria, pertambangan, migas, lingkungan, tenaga kerja dan kehutanan segera di amandemen.

"Coba lihat, kalau merujuk pada UUD 45 pasal 33. Ironis saya melihatnya ketika sejumlah buruh harus turun ke jalan, ini karena pemerintah kurang tegas," ungkapnya.

Selain persolan itu, Kaban juga dengan tegas mendesak pemerintah agar bisa memnciptakan aturan main di pemilu 2014, yang transparan dan adil. Hal ini demi meminamalisir terjadinya praktek politik transaksional yang kerap terjadi setiap pemilu digelar.

"Jangan sampai mengarah diskriminatif dan terjadi politik transaksional. Kita menginginkan agar Pemilu 2014 bisa berjalan baik, tidak seperti Pemilu 2009 yang sangat buruk sekali, baik secara penyelenggaraan maupun sistem yang diberlakukan. Tentu saja ini sangat merugikan partai seperti PBB," ungkapnya.