PDIP: Benahi Buruh Migrant
Rabu, 22 Juni 2011 – 08:36 WIB
Dalam kesempatan itu, Ribka juga menyesalkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi. "Ada apa pemerintah kok tidak mau mengeluarkan keputusan moratorium pengiriman tenaga kerja" Jawabnya gampang saja, itu kan terkait bisnis yang menghasilkan dana yang menggiurkan," imbuh Tjiptaning.
Selain kasus Ruyati, politisi yang dikenal akrab dengan kaum buruh ini mengku sangat menyesalkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani kasus Darsem, tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi yang sekarang juga terancam hukuman mati.
“Kenapa harus rakyat yang repot-repot mengumpulkan dana untuk membantu Darsem. Pemerintah punya kewajiban untuk itu. Dana untuk Darsem bisa diambil dari dana konsorsium asuransi yang selama ini dikelola,” pungkasnya.
Pada pertemuan itu, keluarga almarhumah Ruyati yang diwakili putrinya, Evi meminta agar Komisi IX DPR memperjuangkan jenazah almarhumah bisa dibawa ke Indonesia. “Kami juga minta dukungan Komisi IX DPR agar perusahaan yang mengirim ibu kami bisa diproses secara hukum karena perusahaan itu memalsukan dokumen terkait usia ibu saya yang lebih muda 11 tahun dari usia yang sebenarnya," ujar Evi. (dms)
JAKARTA – Kelompok Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) di Komisi IX DPR menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan setengah hati dalam menangani
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Ingat, Pembentukan Pantarlih Harus Sesuai Domisili
- PPP Tak Lolos Ambang Batas Pemilu 2024, Eks Waketum Bereaksi Keras
- Crazy Rich Surabaya Dukung Eri Cahyadi-Hendy Setiono di Pilwali 2024
- Demokrat Dukung Ketua DPC Gerindra Nurhidayah Maju di Pilkada Lombok Barat 2024
- UAS Beri Penilaian Positif untuk Pebrian Winaldi, Begini Katanya
- Alhamdulillah, Nurhidayah dapat Dukungan Demokrat Jadi Bupati Lombok Barat