PDIP Ingin Sultan Bawa Dukungan Golkar
Gaet Sultan jadi Cawapres Megawati
Rabu, 25 Februari 2009 – 06:37 WIB

KONTRAK POLITIK: Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, didampingi Ketue Deperpu DPP PDIP Taufik Kiemas dan dan Sekjen PDIP Pramono Anung menyaksikan penandatanganan kontrak politik olah caleg PDIP di Jakarta, Selasa ( 24/2). Kontrak politik isinya antara lain caleg PDIP dilarang mencalonkan kembali pada 2014, jika tidak mencapai target yang telah dicanangkan partai, seperti menciptakan sembako murah, kesempatan jutaan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Foto: Raka Deny/Jawa Pos
Sembako murah, misalnya, diukur dari kenaikan harga sembako yang tidak melampaui kenaikan daya beli masyarakat. Sedangkan peningkatan kesejahteraan rakyat diukur dari persentase pertumbuhan ekonomi dan rasio gini.
Teorinya, semakin tinggi angka rasio gini berarti kesenjangan ekonomi semakin tinggi pula. Data resmi pemerintah menunjukkan adanya peningkatan angka rasio gini dari 0,32 pada 2004 menjadi 0,36 pada 2007. PDIP menargetkan selama lima tahun, yakni 2009 -2014, rasio gini lebih rendah daripada itu.
Menurut Megawati, kontrak politik yang telah ditandatangani itu akan terus dievaluasi. Dalam jangka pendek, kontrak politik tersebut harus disosialisasikan kepada konstituen. ''Pada gilirannya, ini menjadi pegangan kami untuk memantau mereka hingga akhir kerjanya 2014 nanti,'' tegasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Pramono Anung menyebutkan, kontrak politik itu hanya berlaku bila PDIP bisa mengontrol pemerintahan eksekutif dan legislatif. Dengan kata lain, presiden RI 2009-2014 berasal dari PDIP dan 30 persen kursi DPR periode mendatang dikuasai PDIP.
JAKARTA - Arah koalisi politik menghadapi pemilihan presiden masih liar. Di tengah deklarasi Jusuf Kalla sebagai capres Golkar, PDIP semakin memperlihatkan
BERITA TERKAIT
- Pegadaian Beri Reward Umrah Bagi Para Agen Hebat
- Mengenal Pola Hidup Sehat Bhikkhu Thudong, Selepas Tengah Hari Hanya Konsumsi Minuman
- TASPEN Dorong Budaya Kerja Aman dan Inklusif Lewat Edukasi Cegah Perundungan
- Sepanjang 2024, BPJS Kesehatan Catat Jumlah Peserta Aktif JKN & Penerimaan Iuran Melonjak
- Belum 100 Hari Dilantik, Pramono Rombak 59 Pejabat Eselon Termasuk Wali Kota
- Menteri Rini Mengenang Masa Kuliah, jadi CPNS 1990, Kisah Hidup Tidak Selalu Mulus