PDIP Kecam Penggeledahan Kantor Wali Kota Semarang: Kenapa Mendekati Pilkada?

jpnn.com, SEMARANG - PDI Perjuangan (PDIP) rupanya tidak terima kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang Supriyadi menuding aksi tersebut bermotif politis.
Menurut anggota DPRD Kota Semarang itu, KPK seharusnya tidak melakukan penggeledahan menjelang masa pendaftaran calon kepala daerah yang akan dimulai Agustus mendatang.
"Ini bertepatan dengan menghadapi pendaftaran kepala daerah, dan ini sebenarnya kurang pas," kata Supriyadi, seusai rapat paripurna di DPRD Kota Semarang, Senin (22/7).
Dia bilang penggeledahan terkait tindak pidana korupsi atau tipikor dapat dilakukan jauh-jauh hari.
"Masyarakat juga bertanya-tanya kenapa harus mendekati pilkada, sehingga muncul spekulasi Bu Ita dikerjani, apakah ini operasi politik, macam-macam," katanya.
Pasalnya, perempuan yang akrab dipanggil Mbak Ita tersebut memiliki elektabilitas yang terus meningkat. Bahkan di atas kandidat-kandidat calon wali kota Semarang yang lain.
"Ini mempengaruhi elektabilitas petahana yang hasil survei terus meningkat, ini ada upaya untuk pengembosan elektabilitas beliau," katanya.
Begini respons politikus senior PDIP soal penggeledahan kantor wali kota Semarang: operasi politik.
- Mbak Ita & Suami Kompak Mengaku Tak Tahu Soal Aliran Fee 13 Persen dari Proyek di Kecamatan
- Tiga Saksi dari Gapensi Ungkap Fee 13 Persen Disetor ke Alwin Basri Suami Mbak Ita
- MAKI Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi Kredit Macet di BPD Kaltim-Kaltara
- KPK Periksa Project Manager PT Mega Alam Terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit di LPEI
- KPK Periksa Direktur PT Waruwu Yulia Lauruc Terkait Kasus Pengadaan Karet di Kementan
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor